politik balik adab, turun gunung vs cari panggung

politik balik adab, turun gunung vs cari panggung

Ternyata bisa terjadi, memang dan nyaris langganan kejadian letusan konflik agraria sektor infrastruktur. Pemacu dan pemicu konflik terbagi ke dalam pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial,  jalan tol,  infrastruktur pariwisata, bandara,  kereta api, pembangkit listrik, fasilitas negara / pemerintah, dan waduk/banjir kanal/bendungan.

Letusan konflik agraria lama dan konflik agraria baru, selama 2014-2019, seolah saling adu berita. Penyelesiaan di lapangan pun tetap bergulir. Efek domino, efek karambol berujung pada peminggiran rakyat petani, tercerabutnya masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan perkotaan dari tanahnya yang menjadi lahan amalnya. Belum pasal alih fungsi.

Ironis binti miris, aneka produk hukum mulai UU sampai kewenangan otonomi, otoritas daerah, paket kebijakan berjilid maupun atas nama investasi global, transnasional. Menambah bara letusan konflik agraria.

Demi menjaga wibawa dan martabat pemerintah. Laporan letusan konflik agraria hanya pada konflik agraria struktural. Konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik, berdampak menghasilkan banyak korban dan menimbulkan dampak luas mencakup dimensi kehidupan bermasyarakat Artinya, laporan yang mengecualikan sengketa agraria dan perkara agrarian. Semacam sengketa individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar lembaga pemerintah.

Oleh sebab karena itu, keberadaan rahasia negara – KUHP mendefinisikan rahasia negara dengan merumuskan frasa “dirahasiakan untuk kepentingan negara” –  selain bertujuan menjamin keamanan negara juga ingin menjamin keamanan individu (individual security) dan menjamin keamanan masyarakat (societal security) Indonesia. [HaéN]