KKN 2014-2019, aksi
senyap radikalisme penguasa
NKRI tak mengenal dosa politik. Pemegang sertifikat
sebagai pelaku, petugas, pegiat, pekerja partai tak bisa dikriminalisasi. Kebijakan
penguasa tak bisa dipidanakan. Lebih dari sekedar kebal hukum. Sedemikiannya
politik, tak ada zona bebas politik.
KKN tentu bukan Kemungkinan Kurang Normal atau
pasal tak tertulis di kamus angan-angan politik Nusantara. Manusiawinya politik
Nusantara cukup manusiawi. Utamakan hari ini dan akhir hari ini. Karena esok
bukan hak manusia.
Éfék domino pilkada, yang mana dimana sistem karir,
DUK nyaris hanya sebagai formalitas. Siapa dekat akan cepat dapat, menjadi moto
bersama tapi sendiri-sendiri. Nasib kerabat daerah tergantung Daftar Urut
Kedekatan utawa DUK. Lelang jabatan sesuai pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada
kursi ada harga. Satu barang (baca: kursi) dengan aneka harga penawaran. Bagian
dari biaya politik.
Ini baru di tingkat kabupaten/kota. Jangan cari
perkara bagaimana dengan éfék domino pilkara (pemilihan kepala negara). Hanya sopir
bajaj yang tahu kapan mau belok. Berlaku di semua jabatan pembantu presiden,
sipil maupun militer.
Yang tahu diri, akan memanfaatkan kendaraan politik
untuk melaju di lajur khusus mendahului, menyalip. Budaya antri tak berlaku. Teman
maka teman. Angkatan makan angkatan. [HaéN]