anomali BBM bagian integral infrastuktur

anomali BBM bagian integral infrastuktur

Secara  politis, infrastrukur diyakini sebagai bagian integral penggerak roda perekonomian, sampai kemanfaatan jalan desa. Ironis, jika semakin pendek mata rantai, ringkas tata niaga, rapat rangkaian hulu ke hilir, sederhana proses produsen ke konsumen, malah membuat biaya nyata, biaya terduga semakin bengkak.

Kendati ditunjang sukses angkutan laut dengan memanfaatkan kebijakan tol laut, sesampainya di darat, tarif jasa angkutan darat menjadi ajang kesepakatan penguasa dengan pengusaha. Pelipur laranya ada tarif tol komersial dan tarif tol sosial atau untuk kepentingan umum.

Ratio panjang jalan dibanding panjang rangkaian mobil, jelas ada pihak yang bermain di jalan. Kondisi ini menjadi dasar penentuan harga eceran tertinggi BBM. Masuk ke hukum ekonomi, yaitu semakin banyak barang dibutuhkan oleh masyarakat, maka ongkos angkut semakin menggiurkan.

Penumpang pesawat melonjak, otomatis harga tiket ikut melonjak-lonjak kegirangan. Kesempatan yang langka, walau dapat diprediksi. Semakin pengguna angkutan masal  melebihi prakiraan pemerintah, maka HET BBM untuk kendaraan pribadi, tak perlu subsidi. Harga BBM diserahkan kepada sentimen negatif pasar.

Jadi, infrastruktur untuk semua tak otomatis menjadikan BBM untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Masih ada faktor siluman, yaitu biaya politik yang telah terpakai habis oleh partai politik peserta aktif pesta demokrasi. [HaèN]

politisasi BBM, utamakan kemakmuran rakyat

politisasi BBM, utamakan kemakmuran rakyat

Rakyat tak mau tahu soal bagaimana BBM bisa tersedia di SPBU. Tak ambil pusing dengan kebijakan yang diambil pemerintah soal penentuan harga.

Namun rakyat tak bisa dikibuli hidup-hidup dengan modus yang terakit kesejahteraan, kemakmuran rakyat.

Salah satunya, wajib kita beberkan fakta sesuai UUD NRI 1945. Tersurat di pasal 33, ayat (3) :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bagaimana pemerintah mempraktikkan pasal di atas, tahunya sudah ada kementerian yang menangani. Bahkan ditunjang dengan nama besar Pertamina, yang tetap eksis disetiap ganti presiden.

Secara awam, kalau pemerintah getol bangun infrastruktur yang menggerakkan perkonomian daerah, sampai pelosok dan pojok wilayah NKRI, maka BBM sebagai bahan bakarnya.

Kalau kemakmuran rakyat, yang selalu jadi bahan kampanye dan janji capres dan cawapres, sepertinya susah terwujud. Maka jangan dicari kambing hitamnya. Pemerintah dengan dukungan partai politik pemenang pemilu sudah siap bertanggung jawab. [HaèN]

sinar bulan 13 Rajab 1439 mengajakku tahajud

sinar bulan 13 Rajab 1439 mengajakku tahajud

Banyak pasal untuk mengeles, menghindar, membuat alibi agar lelap malam, tanpa gangguan berarti. Tapi bagaimana dengan niat bangun di akhir sepertiga malam. Waktu tidur di atur, jangan larut malam.

Alarm diri, yang bersemayam di tubuh, yang sudah diasah sejak dalam kandungan. Bekerja tanpa kompromi dan bisa menyesuaikan dengan waktu sholat lima waktu. Tinggal kita, mau mendengarkan kata hati atau cari alasan yuridis.

Sehari berkutat dengan computer, nebeng di kantor isteri. Wifi gratis. Tengah malam baru merebahkan badan di atas pulau kasur. Besok libur. Biasa, bahkan saya libur tiap hari. Pensiunan yang tetap bekerja apapun.

Jendela kaca menghadap ke barat, sengaja tak ditutup korden. Melihat luar untuk control waktu dan cuaca. Sambil melihat pepohonan, atap rumah tetangga. Pencahayaan memanfaatkan lampu jalan.

Ritual sebelum tidur sudah dilakukan. Angan-angan berkecamuk, antara bisa tahajud, lanjut subuh di masjid, lanjut jalan pagi. Semua kuserahkan ke mekanisme pasar. Tergantung Dzat yang memegang jiwaku. Karena besok pagi bukan hak, wajib siap hadapi laga harian. Palagan malam menentukan jiwa raga.

Sehari lingkungan tempat tinggal hanya kebagian hujan ala kadarnya. Belum mampu membersihkan debu yang melekat di dedaunan. Jalan masih kering atau sudah mengering.

Saat tidur terlentang, mata seperti melihat sesuatu. Ternyata sinar rembulan. Posisi tidur beralih miring ke kanan. Entah berapa jam. Semakin lelap karena mata menatap rembulan sambil dipejamkan rapat. Terdengar penjaga malam pukul tiang listrik 4x.

Dasar watak, masih menego diri. Tambah beberapa saat. Tahu-tahu ada suara dari masjid. Tidak sempat tahajud. Bergegas ke masjid. Masih ada waktu 10 menit jelang azan subuh. Terasa ada yang hilang atau malah sekaligus mempunyai hutang yang tak mungkin terbayar. Jalan pagi usai subuh, tetap dilakukan, sambil dzikir. [HaèN]

Subsidi BBM Sesuai Keunggulan Wilayah

Subsidi BBM Sesuai Keunggulan Wilayah

Sejak mintak tanah lenyap dari bumi Nusantara, maka tata niaga BBM mengalami gonjang-ganjing. Aspek politik masih dominan dalam menentukan kebijakan.

Kebijakan sporadis,  seperti sukses Asian Games XVIII yang start 18.09.2018 di Jakarta dan Palembang, usahakan udara nyaman. Tidak tercemar asap knalpot BBM bertimbal di atas syarat minimal. Tidak terkontaminasi efek domino karhutla, yang langganan tahunan, bulanan.

Bahan baku BBM berasal dari negeri sendiri. Diolah siap pakai di negeri orang. Jadilah harga BBM termurah di ASEAN. Satu barang satu harga,berlaku di BBM. Harga BBM di Papua sama dengan harga di SPBU di Jamali (Jawa, Madura, Bali).

Beda harga pada barang yang sama karena faktor biaya distribusi. Contoh klasik harga 1 zak semen, karena diangkut memakai kapal laut, sampai Papua harganya menyesuaikan diri.

Pola langganan menerus antar periode pemerintah, yaitu ketimpangan, kesenjangaan antar daerah, khususnya kabupaten/kota. Efek domino dari ketidakmerataaan pembangunan nasional. Bukti eksisnya praktik korporatokrasi.

Jadi, bagi daerah yang unggul, maka biaya distribusi dibebankan ke harga jual BBM. [HaèN]