dilema rakyat miskin nusantara, tradisi lingkungan vs
warisan keluarga
Posisi selaku negara
berkembang, mau tak mau RI ikut prihatin atas aspek sosial. Maka daripada itu fokus
pembangunan diarahkan kepada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan,
kesetaraan gender, mengurangi kematian bayi dan memperbaiki kesehatan ibu,
mendorong keberlanjutan lingkungan dan kerjasama global dalam pembangunan.
Pasal Pembangunan
Berkelanjutan dan Agenda Kemiskinan mengejar target dan sasaran pembangunan berbasis
dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Singkat kata terwujudnya masyarakat
yang bebas dari kemiskinan, ketimpangan dan ketertinggalan di tahun 2030.
Penyakit miskin
merupakan bentuk kebalikan dari penyakit politik. Eksistensi grass root
(massa di bawah), dikenal dengan sebutan akar rumput. Bukan menjadi akar sosial
sebuah partai politik. Pembangunan manusia seutuhnya diutamakan bagi
kesejahteraan manusia politik. Target agenda kemiskinan ambisius, yaitu
menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya.
Wong miskin secara
individual sampai komunitas, bisa dipetakan. Gentayangan di jalan karena
tunawisma. Inap di rumah tidak layak huni. Petani tanpa tanah atau tunakisma. Aneka
perangkat kelengkapan miskin menjadi hak milik rakyat. Makanya, peluncuran
Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan tunai bersyarat untuk
keluarga sangat miskin.
Perhatian kepada rumah
tangga berpendapatan 40% terendah atau 40% penduduk termiskin menjadi kelompok
sasaran yang disasar, mengingat kelompok ini merupakan kelompok termiskin dan
kesejahteraannya rentan terhadap dampak perubahan. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar