kebijakan politik, produk moral plus ajang tarung bebas

kebijakan politik, produk moral plus ajang tarung bebas

Ternyata ada bentukan, praktikkan demokrasi deliberatif yang salah satu aksi utamanya adalah konsultasi publik.

Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Betapa kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan ‘pokmas’ mendapat peran, porsi pada FKP. Peserta FKP diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 butir 41 UU 23/2014).

Pembangunan infrastruktur PUPR haruslah bersifat pareto superior (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan pareto optimal (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Urgensi atau hakikat  partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk:

Pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).

Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (right be to consulted) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah.

Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.

Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia haruslah dimulai dari membangun jiwa warga negara Indonesia, barulah membangun badannya (fisik).

Substansi atau sebutan kebijakan politik, kebijakan pemerintah, kebijakan publik maupun keputusan politis sudah mengakomodir atau bertimbal balik dengan subyek kebijakan. Terkadang sebagai jalan tengah, moderat di antara tekanan kepentingan umum dan eksistensi hak asasi penduduk.

Aspek rekomendasi alternatif kebijakan meliputi antara lain perekonomian masyarakat, aksesbilitas dan infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan dan karakteristik daerah.

Kemandirian, kedaulatan, ketahanan wilayah administrasi maupun kawasan fungsional, lebih dimaknai sebagai kapasitas, potensi individu penduduk, warga negara, rakyat, masyarakat dan sebutan semaksud serta sistem pemerintahan. Artinya kemampuan jaga diri , bela lingkungan, sigap dan tanggap darurat, berakselerasi dan beradaptasi sewaktu menghadapi gejolak alam alami (perubahan iklim, bencana alam, polusi udara, air bersih langka) maupun bencana buatan manusia (kemacetan lalu lintas, karhutla, tawur massal, konflik dan kerusuhan peran ujar bebas, kampanye politik, aksi rekayasa criminal bersenjata).

Kebijakan yang mewujud berbasis demokrasi deliberatif terdiri dari 4 (empat) dimensi:

i.              Kesehatan dan Kesejahteraan:  status sehat sejahtera  terjaga bagi  penduduk, penghuni maupun yang bekerja, yang inap.

ii.            Ekonomi dan Kemasyarakatan: sistem sosial dan perekonomian yang memungkinkan semua pihak bertindak secara kolektif.

iii.          Infrastruktur dan Lingkungan: ketersediaan infrastruktur buatan dan alam yang menyediakan layanan dasar serta melindungi warga.

iv.          Kepemimpinan dan Strategi: kepemimpinan yang efektif, pemberdayaan pemangku kepentingan, dan perencanaan yang terpadu.

Catur politik nusantara, peracaturan pemain politik sudah tahu pihak mana yang layak dikorbankan demi keutuhan “raja dan ratu”. Garda terdepan sudah ludes dilibas lawan politik. Juga tidak. Sudah menjadi umpan sesuai skenario global. [HaéN]