2021, lonjakan argo liar biaya politik
Kemauan dan atau keinginan nusantara akrab dengan pendemi
agresi covid-19 bukan tanpa dalil dan dalih. Catur politik nusantara sudah tahu
pihak mana yang layak dikorbankan demi keutuhan “raja dan ratu”. Garda terdepan
sudah ludes dilibas lawan politik. Juga tidak. Sudah menjadi umpan sesuai
skenario global.
Provinsi seklas ibukota negara masih tergantung pada
kebijakan dan jangkauan APBN. Padahal, bahkan kabupaten/kota luar Jawa mampu bersinergi menggalang dana
penanggulangan sejak dini cegah tangkal agresi covid-19. Khususnya komunitas
akar rumput yang daulat rakyat masih utuh manfaat, manjur 24 jam.
Hukum politik nusantara kian menaikkan bukti ringan. Semakin
jauh dari rakyat, semakin jauh dari ibu kota negara, terjadi hukum
keseimbangan. Antara berbanding lurus dengan berbanding terbalik, sulit
diprediksi. Perubahan drastis bisa setiap waktu tanpa pemberitahuan dan tak
dapat diganggu gugat oleh pihak.
Namun kiranya, daripada merugikan keuangan negara
menemukan jalan buntu. Kebijakan lokal masih bisa diandalkan untuk menyerap
investasi mancanegara. Mulanya, dengan rumusan alih teknologi diartikan
pengunaan tenaga kerja non-nusantara. Kelak, setelah ayam blorok bertelur
blorok, nusantara makmur berkesejahteraan vs sejahtera berkemakmuran.
Banyak pemilik dan atau penduduk kursi merasa terasing. Nikmat
pantat tersengat duduk di kursi membara. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar