platform parpol
nusantara, ladang bisnis keluarga
Bukan karena fakta sejarah, bahwasanya presiden RI kedua,
bisa sukses 6x pemilu. Tidak perlu jadi ketua umum daripada sebuah partai
politik. Taktik dan strategi militernya, dengan menjadikan Golongan Karya
sebagai kendaraan politik yang multimanfaat, multifungsi. Atas kehendak rakyat
siap mengemban stastus mandataris MPR.
Ditambah adegan fragmentasi sejarah, presiden RI ketujuh
berlanjut dua periode 2014-2019 dan 2019-2024 berkat status selaku petugas
partai yang sarat asas loyal, patut, taat dan sigap 24 jam. Pasca bergulirnya
era reformasi dari puncak juang rakyat, 21 Mei 1998, terjadi proses pemuliaan
manusia politik.
Pancasila Sakti semasa rezim Orde Baru berlanjut lambang
sila pertama, sila ketiga, sila keempat menjadi atau mendominasi lambang partai
politik. Nasakom produk Orba Lama disesuaikan dengan laju zaman. UU 3/175 zaman
Orde Baru: Partai Politik dan Golongan
Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan, hasil
pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia.
Kebijakan atau sistem politik menyediakan paket pecandu
politik sekali tampil, sekali pakai. Tersedia paket terusan, paket belanjut
asal berani tarif tanpa nego. Segitiga pengaman politik nusantara,
legislatif-eksekutif-yudikatif. Sudah berjalan sesuai kadar tahu sama tahu.
Format koalisi parpol pro-penguasa seperti sudah ada kesepakatan untuk tidak
sepakat. Kebijakan partai tetap utama dan penentu nasib.
Elite lokal pun kian menyiratkan, tidak harus kawanan
partai untuk laik laga pilkada. Pewarisan kekuasaan menentukan hasil akhir
pilkada. Efek domino pilkada serentak mendaulat tim sukses menjadi pemerintah
bayangan.
Modus tipikor akan selalu mengalami perubahan nyata.
Biasanya hukum kalah selangkah dibelakangnya. Ramuan ajaib revolusi mental
mampu mewujudkan tipikor yang beradab secara konstitusional. Tak ada kaitan
dengan episode “Buaya vs Buaya”. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar