tata moral politisi sipil vs kebijakan kawan ketua partai

tata moral politisi sipil vs kebijakan kawan ketua partai

Mengingat, katanya partai politik adalah sebuah wujudan, bentukan organisasi politik non ideologis berbadan hukum publik. Daya politiknya tergantung, selaku industri keluarga, tak layak diperbincangkan. Dibawah kendali pihak pendiri, penggagas atau ikhwal semaksud, tunggu tanggal mainnya.

Multipartai menentukan laju demokrasi antar periode, antar generasi. Pemilih pemula yang melek informasi dan komunikasi, terkontaminasi oleh perilaku kawanan penguasa dan loyalis liwat jasa media massa. Ajaran dan ujaran bebas generasi bau kencur sampau bau tanah. Bukti bangsa ini masih terjajah oleh ambisi tanpa bentuk.

Jadi, terjadi partai politik secara dejure, namun defacto bersejarah kebalikan. Ibarat usaha bisnis berbadan hukum yang praktik politik cuci uang. Hasil audit menunjukkan pailit, tapi komisi tetap lancar. Ambang batas psikologis politik bisa diimbangi dengan dana tak terduga. Perwakilan “ideologi” global karena merasa Pancasila hanya ada di kehidupan bermasyarakat. [HaéN]