tekanan ekonomi makro vs intimidasi politik global

 tekanan ekonomi makro vs intimidasi politik global

 Jangan kau tanyakan pula dimana posisi Indonesia. Pura-pura tidak tahu bidang nasib nusantara. Maunya, bahwa kursi tetap aman sampai tujuan, babak akhir. Bebas tanggung gugat, tanggung renteng pasca tutup buku. Damai di tempat hingga sampai hukum rimba menjadi karakter negeri multipartai. Kebijakan internasionl plus ketergantuangan negara berkembang terhadap utang luar negeri, jawaban atas judul.

 Bagaimanapun rumusan gerakan aksi terorisme, tetap berdasarkan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (lihatlah UU RI 5/2018). Fakta lain menyimpan data, konflik internal penguasa, intimidasi politik vs teror mental. Rakyat hanya tertawa getir. Tak bisa komen, berhimbau atau berujar apapun. Seperti menyaksikan kucing heboh minta kawin. Kejar-kejaran di sembarang tempat dan bebas waktu. Tak kenal malu. Obat mujarabnya hanya dengan disiram air.

 Jika setiap anak bangsa pribumi nusantara, sadar diri, tahu diri mempraktikkan sikap adil terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan sosial atau bermasyarakat.  Mau tak mau, penguasa tinggal melanjutkan ke tahap berbangsa dan bernegara. Kata ahli yang tak mau disebut ahli. Definisi konflik kepentingan politik bervariasi dan setiap saat berubah tanpa sosialisasi.  Secara umum mengacu fakta kejadian alami kepentingan pribadi (private interests) berbenturan, kontradiksi, bertolak belakang dengan tugas utama dan tanggung jawab resmi (formal duties/responsibilities).

 Padahal, UU RI 7/2012 menegaskan, konflik sosial dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meredam konflik dengan konflik. Pemerintah menetapkan dan menterapkan NSPK (norma, standar, pedoman, kriteria) agar pihak hobi konflik, paham manajemen konflik, konflik kepentingan, konflik sosial dan perkonflikkan lainnya.

 Siklus hidup kehidupan bernegara, terlebih di negara berkembang, penganut sistem praktek demokrasi multipartai, setengah demokrasi, multipilot, asosiasi politik, warisan dan atau arisan politik, dominasi manusia politik-ekonomi, kepentingan penguasa, biaya politik dan sebutan semaksud lainnya.

 Akar konflik, sentimen negatif antar pihak serta alat kelengkapan menjadi paket formal. Dirakit ulang sesuai karakter teritorial. Modus operandi berbasis asosiasi politik nusantara yang terbuka sigap 24 jam. Kehidupan malam bak penguasa malam menentukan kebijakan formal. Waspada nasional kemasan dari rasa waswas. Asas praduga tak bersalah, kalah langkah dengan gerilya politik. [HaéN]