kebebasan sipil vs bebas utul

kebebasan sipil vs bebas utul

Bangunan sipil taka da kaitan, ikatan dengan sipil di masyarakat sipil. Jauh rasa dari frasa non–TNI Polri.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merumuskan pengukuran IDI (Indeks Demokrasi Indonesia).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Khusus, fokus pada Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang memiliki 10 (sepuluh) indikator:

1.           

1.            Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

2.            Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

3.            Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

4.            Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

5.            Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama.

6.            Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. 

7.            Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

8.            Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.

9.            Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.

10.          Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Bagi pengguna media sosial atau sebutan lain dengan produk sampingan. Sebagai ajang praktik anak bangsa pribumi berujar tertulis. Terlebih muncul klas olok-olok politik atau ujaran terttulis (utul). Dampak tahun politik 2018. Lanjut dengan pola berpola dipelihara oleh negara. Proyek kawanan loyalis penguasa.

Rakyat tahu mana hidung pengkhianat negara. Sedang naik daun.  Doa rakyat dengan segala kearifan lokal, sambung-menyambung 24 jam, konsisten dan tak minta percepatan T3 Yang Serba Maha. [HaéN]