Nusantara Radikalfobia,
Surplus Kebijakan vs Minus Kebajikan
Setiap ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti peraturan. Kebijakan daur
ulang yang tidak hanya membangkitkan luka lama. Kadar kebutuhan menentukan
efektivitas kebijakan. Jika kebijakan sekedar mengakomodir pihak yang
berkepentingan, akan bersifat dilematis, dikotomis bahkan menjadi bumerang.
Mencermati kebijakan atau manuver pemerintah terkait radikalisme, mulai
mengatur busana hingga memantau medsos CPNS. Secara awam sudah masuk kategori ‘mencurigai
rakyat’. Terkesan, pemerintah kelebihan energi plus kurang kerjaan. Masih banyak
kebutuhan rakyat banyak yang belum terpenuhi di periode pertama presiden ke-7
RI. PR lama masih menggunung.
Sah-sah saja mengalihkan, membelokkan isu nasional. Jangan dengan
mencermati ‘kuman di seberang lautan’. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar