negara multipartai vs dewan perwakilan partai

negara multipartai vs dewan perwakilan partai

Kemajemukan nusantara harus diimbangi atau tersalurkannya kedaerahan pada sistem pemerintahan. Dewan perwakilan daerah masih belum bunyi di strata nasional. Secara formal aspirasi daerah sudah terwakili.

Jelas maksud, sistem kepartaian menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik yang multiguna, multimanfaat dan laik laji di semua model palagan. Tepatnya, lebih bermanfaat karena memanfaatkan sistem masyarakat yang homogen, status politik berimbang dengan kadar jiwa religi serta gaya hidup moderat, semi-terbuka dan selektif proporsional. Kelompok, kominitas masyarakat ini tidak mudah terjebak tradisi politik yang jauh dari nilai etika dan moral agama.

Pukul rata, dorongan umur sebagai bangsa dan rakyat merdeka dari penjajahan bangsa asing. Karakter  moral agama tidak mampu menjiwai watak politik para kawanan atau oknum politisi sipil dan proses politik nusantara.

Daya pikat nikmat dunia masih menentukan garis besar haluan partai politik. Prinsip HAM  menjamin keseimbangan antara kebebasan pribadi, perorangan, individu berkorelasi dengan stabilitas masyarakat dan lingkungan hidup.

Secara formulasi normatif, garis demarkasi antara high politics dengan low politics bisa dilacak dengan mendefenisikan high politics sebagai politik adiluhung, politik moral, politik nilai, pakai ilmu. Mengutamakan kebutuhan rakyat, khususnya rakyat staus ekonomi sehari atau kelompok elit (ekonomi sulit). Secara historis, kian memantapkan kelompok penekan (pressure group), yang disebut kelompok aspiran murni.

Jaringan kominkasi berbasis media sosial, mampu membangkitkan semangat ukhuwah yang selama ini lelap. Bukan terbuai alam mimpi. Inrevensi, invansi model penjajahan oleh bangsa sendiri terasa masif, harian 24 jam.

Generasi ikutan mampu mempengaruhi prosese legislasi, bahkan mampu menentukan penetapan dan penerapak kebijakan politik. Perjuangan moral (moral force) anak bangsa beradab dan berkepribadian, untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat Pancasila. Bukan sekedar mengimbangi modus berbangsa, bernegara sebagaimana dilakukan dalam pola manipulasi, rekayasa oleh kelompok kepentingan (interest groups).

Pihak lain,  keberadaan low politics mengacu pada politik praktis, politik jalanan model hukum rimba,  atau perilaku nyata yang terkait pengelolaan kekuasaan secara langsung, atau sebagai pemain kekuasaan. Menjadi model praktik demokrasi nusantara. Maksudnya, biaya politik sampai proses rekapitulasi dan penetapan pemenang sudah ada aturan mainnya. [HaéN]