masyarakat multietnis vs negara multipartai

masyarakat multietnis vs negara multipartai

Pembobotan permasalahan bermasyarakat, masih ringan-ringan saja.Kalau dipasalkan bisa menjadi obyek hukum berkelanjutan, berepisode. Atau malah sebaliknya, dianggap tidak layak mengandung pasal hukum apapun. Tidak menambah kondite, prestasi, nilai plus, jam terbang, rekam jejak aparat pejalan hukum.

Hukum hadir jika ada pihak yang berperkara. Loncat ke batasan IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat.

Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial).

Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal).

Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal).

Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat.

Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter

Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat.

Kendati mulai dari IPM saya cuplik dari RPJMN 2014-2019. Sudah tutup buku. Ganti RPJMN 2020-2024. Masih nikmat dicerna mata.

Bonus ringan diolah dari beberapa sumber. Coba simak dengan seksama, pernyataan berikut kemungkinan yang lebih pas dengan melek politik Ibu/Bapak?

1.             Praktik demokrasi nusantara dapat menyelesaikan masalah masyarakat

2.             Praktik demokrasi nusantara kurang dapat menyelesaikan masalah masyarakat.

3.             Pertanyaan masih mentah, tanggung.

4.             Bagaimana seharusnya, pemerintah yang tahu.

5.             Malah menimbulkan dugaan atau pernyataan lain.

[HaéN]