dilema aksi cuci tangan
nusantara, bersih lingkungan vs sehat bangsa
Jika politik dimaknai sebagai suatu bentuk dasar kebijakan.
Sebut saja bahwasanya kebijakan pemerintah yang katanya peduli atau berbasis
pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, mewujudkan rakyat makmur serta memberlakukan rakyat sebagai manusia
seutuhnya, layak disebut sebagai politik kerakyatan. Soal sebagai praktik
kedaulatan rakyat, lihat dulu dasar hukumnya berupa UU.
Maka daripada itu ada asumsi bahwa besar-kecilnya
peran politik militer berbanding terbalik dengan lemah-kuatnya konsolidasi
demokrasi. Praktik demokrasi nusantara sebagai jawaban atas pesta demokrasi. Pilkades,
pilkada, pemilu legislatif, pilpres menjadi jalur perguliran, pergiliran kursi
konstitusi sesuai skenario di bawah satu kendali.
Memahami konteks golongan disorientasi seksual,
syahwat politik nusantara. Popularitas individu, modus politik, jual beli kursi
pasca janji dan atau sumpah politik. Jelas akan menentukan orientasi satu
kebijakan, kelaikan penetapan dan penerapan kebijakan dan cerdas implementasi kebijakan pada satu
periode pemerintahan politik.
Program Indonesia Sehat 2014-2019 berlanjut. Bedanya
di 2019-2024 terjadi intervensi, invasi Covid-19. Pandemi versi WHO menjadikan
gerakan politik nusantara pakai pasal jaga jarak aman. Tampil layak tunggu
cuaca mendukung. Mau tampil total pancasilais bak pahlawan kepagian, baru tahu
apa itu pikir-pikir. Serahkan kepada ahlinya yang akan muncul alami. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar