intervensi alat negara berbanding terbalik dengan daya konsolidasi demokrasi nusantara

intervensi alat negara berbanding terbalik dengan daya konsolidasi demokrasi nusantara

Berhala reformasi 3K (kuat, kaya, kuasa) menunjukkan tiga pelaku utama pengendali negara. Berkat Perubahan Kedua UUD NRI 1945, hasil juang manusia-politik nusantara 1999-2002, bisa diartikan pihak ‘kuat’ adalah alat negara. Penyandang gelar ‘kaya’ tak jauh-jauh dari manusia kaya atau manusia ekonomi. Daya dorong dan borongnya mampu menentukan jalannya demokrasi nusantara.

Penyelenggara negara yang sedang kontrak politik selaku juara umum pesta demokrasi, pemborong semua kursi. Rakyat memilih secara langsung. Proses pemunculan bakal calon bukan usulan rakyat. Didominasi budaya restu dari pihak atas angin. Sesuai bunyi sunyi aturan main alias undang-undang produk mereka-mereka juga.

Atas petunjuk bapak presiden, asal bapak senang, maka oleh karena itu rakyat semasa Orde Baru terkonsolidasikan, terfokuskan, terorientasikan  menghadapi musuh negara, musuh rakyat, musuh bersama. Sebut saja musuh dimaksud adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Penguasa tunggal rezim Orde Baru selaku militer, berdampak kisah sukses tentara di semua urusan berbangsa dan bernegara.

Penyederhanaan media aspirasi politik, memacu memicu aksi pemuda, generasi penerus bangsa, angkatan muda, organisasi kemasyarakatan, kelompok demokrasi jalanan, komunitas daerah, kerabat kebatinan untuk aktif menjalankan roda pemerintahan.

Singkat kata. 2014-2019 semua komponen anak bangsa pribumi nusantara teruji 24 jam menghadapi lawan politik. Dukungan nyata produk TIK membuat anak bau kencur sampai anak bau tanah, berjibaku mendongkrak martabat, wibawa, nama baik negara.

Pasca 100 hari pertama, tepatnya awal Maret 2020, pemerintah merasa kecolongan. Invasi, intervensi virus asing dari negara paling bersahabat, ternyata tega-tega juga makan korban jiwa. Jurus gagap tanggap Covid-19 itulah yang sedang terjadi. [HaéN]