agama dan kepercayaan nusantara vs kourupsi budaya lokal penguasa
Kendati tindak pidana korupsi bersifat mendunia, global, universal, mondial bahkan lebih lawas ketimbang sejarah peradaban manusia. Korupsi yang merebak bebas di nusantara diyakini bukan produk impor. Bisa-bisa catatan atau ingatan sejarah, hanya menyiratkan korupsi sub-versi nusantara. Sedemikan terklasifikasi sesuai efek penjajah Belanda berjiwa kongsi dagang.
Karena tidak dimungkinkan menjual tanah-air secara langsung ke pihak mancanegara, multipihak, pihak ketiga ataupun investor global. Maka daripada itu lebih cerdas diri jika mendatangkan negara asing mengelola sumber daya alam nusantara. Dimungkinkan sumber daya manusia lokal dijadikan penonton di negeri sendiri.
Interaksi, relasi, hubungan timbal balik di tingkat lokal identik dengan potensi merugikan uang negara secara konstitusional. Asas lokalitas menjadi ajang pasar bebas dunia. Cikal bakal pekorup lintas partai, dimanjakan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan publik melalui berbagai proses dan aturan politik keberpihakan.
Persatuan Indonesia sejak keteradaannya, bukan saling mengungguli bahkan saling mengisi. Justru saling melengkpai sesuai hak dan kewajiban tiap pihak. Tidak ada kekuasaan tunggal, kekuasan di bawah satu kendali. Pembagian kekuasaan sesuai perolehan suara daripada pesta demokrasi. Inilah pola abstrak yang disebut identitas budaya. Tepat maksud, adalah pemenang utama, juara umum merasa berhak meraup semua jatah kursi konstitusi. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar