efektivitas agresi covid-19, menyederhanakan birokrasi kehidupan bermasyarakat
Kalau bukan karena skala global, pandemi agresi covid-19 di nusantara menjadi ajang peluang adu cari muka kawanan politik yang sedang naik daun. Ilmu politik akademis vs praktik politik jalanan. Kurva statistik penterapan plus pentetapan kebijakan pemerintah sampai kepedulian pemerintah daerah. Menjadi bukti empiris bahwasanya protokol kesehatan dipatuhi oleh rakyat.
Berdasarkan pertimbangan ruang, waktu, dan obyek sasaran sesuai asumsi potensi resiko. Dengan demikian, wewenang diskresi pengendusan vs gebuk duluan rembuk belakangan. Jelas bukan permainan anak-anak. Permainan orang dewasa juga bukan. Apalagi dolanan rakyat. Lalu lantas permainan siapa gerangan. Kisah pewayangan nusantara atau heroisme di belantara rimba belantara tak bertuan. Ilustrasi kehidupan nyata pada saat berkebangsaan, malah menunjukkan modus politik berkebutuhan khusus.
Jadi wewenang diskresi melekat pada sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Wajar jika ada dalil tak resmi, bahwasanya yang menentukan karier, sejahteraa, nasib keluarga sebagai oknum atau kawanan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan rakyat. Karena pejabat bayangkara dalam melaksanakan tugas dan seperangkat wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar