negara multipartai di bawah satu kendali
Proses politik seperti berlaku di panggung syahwat, saraf politik nusantara. Pinjam jargon ABRI dulu – stabil, aman dan terkendali. Praktik demokratisasi dibiarkan berjalan bebas tanpa arah dan liar tanpa kendali tata moral, norma, etika serta adab dan adat. Muncul “otoritarianisme” kemasan anyar dalam format “kebebasan kebablasan tanpa tanggung jawab”.
Pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia berdampak Indonesia menjadi obyek tarik-menarik atau “rebutan” antar kekuatan adidaya. Kekuatan ekonomi dunia beralih fokus ke Indonesia yang kaya sumber daya alam tapi sumber daya manusianya pas-pasan. Terlebih sumber daya politik yang luwes, lentur, gaul.
Guncangan harga komoditas politik skala global dan regional menentukan pasar politik domestik nusantara. Persaingan global merasuk sukma, merambah ranah domestik yang menampilkan komprador-komprador pihak asing baik perorangan, oknum maupun kelompok. Bahkan sistem pemerintah sudah menjadi ‘oknum’.
Rakyat jika tidak siap, akan terlibas imbas bahkan sasaran empuk persaingan itu.
Tak pakai sayang, pemerintah yang seharusnya, sebenarnya mampu menampilkan fungsi proteksi malah pasang aksi keberpihakan. Pemerintah menggelar karpet merah sambut investor asing. Intervensi, invasi, agresi asing nyata terukur pada proses legislasi dan penetapan kebijakan pemerintah. Biaya politik, anggran demokrasi, barter politik tak luput dari kinerja mereka. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar