hak rakyat sebatas pakai habis dan atau kedaluwarsa
Bukan kebetulan, kebenaran, kebagusan, kebaikan jika nyatanya ternyata daya belanja rakyat, penduduk, warga negara diam-diam mampu menentukan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan rasio gini nasional per tahun anggaran. Ada pasal tersembunyi lain jika dibunyikan kian membuktikan bahwasanya negara dijalankan bukan atas kekuasaan belaka. Selalu ada dan tersedia hukum hasil kompromi politik dan kendali multipihak.
Padahal, jika ditelusuri dengan seksama plus kasat mata. Fakta lapangan menjadi saksi atas derita rakyat sesuai format bernegara. Definisi hak rakyat yang melekat sangat dinamis, multitafsir dan suka-suka yang punya negara. Pengakuan ke-hak-an secara universal diakomodir menjadi HAM (hak asasi manusia).
Masalahnya karena ada batasan, ukuran HAM nusantara. Refleksi, kontra produktif daripada asas tunggal dasar negara yang bisa diperas. Padahal pelaku “pemerasan” tidak pernah peras keringat sendiri sampai tuntas. Apalagi putar otak diri secara mandiri. Unsur serapan ideologi asing mendominasi angan-angan politik.
Akhirnya, unsur kerakyatan skala individu hanya berlaku di rumah tangga, keluarga ybs. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar