Halaman

Rabu, 06 Februari 2019

Indonesia sejahtera di pelupuk mata


Indonesia sejahtera di pelupuk mata

Menyimak hasil pembangunan fisik sejak NKRI diproklamirkan. Lebih dari sekedar bersyukur. Kian bersyukur karena prestasi kinerja terukur. Sebagai bukti sejarah peradaban dan kemanusiaan. Sejalan atau berbanding lurus mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Betapa kebutuhan, keperluan manusia ditangani dengan seksama. Urusan BAB atau buang air besar, menjadi kebijakan pemerintah. Urusan dapur keluarga menjadi dasar kebijakan impor. Ukuran menit akan ada bayi lahir di Nusantara. Manusia menjadi subyek dan obyek pembangunan.

Kepedulian pemerintah pada aspek pembangunan manusia. Fokus pada komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tersurat dan tersirat secara konstitusional. Jika dalil sejahtera sebagai wujud nyata praktik sila kelima Pancasila, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Kemanfaatan hasil pembangunan nasional yang menjadikan bangsa ini mampu menegakkan kepala. Diperkuat budaya sebagai identitas bangsa yang maju, modern, beradab dan tidak tertinggal di landasan.

Populasi dan sebaran penduduk menentukan program/kegiatan pembangunan jangka panjang. Hantu bonus demografi tak mengantui banget. Indnesia sudah punya ramuan ajaib berdaya cegah tangkal. Indeks persepsi korupsi hanya sinyal ringan.

Kembali ke nasib rakyat. Rakyat memang menjadi beban kewajiban pemerintah. Melalui pemilihan langsung akan menentukan nasib pemimpin dan wakil rakyat. Sebagai imbangan peras keringat penyelenggara negara, pejabat pemerintah atau sebutan resmi semaksud. Lihat kadar sejahteranya.

Amal politik pun perlu bantuan dana. Dihitung dari perolehan suara sah di pemilu. Bagi yang karena usia belum mempunyai hak pilih, akan dikenakan kewajiban lain. Tanda bakti negara dan bela negara. Total kopral sampai total jenderal, rakyat per kepala dihitung akan menjadi pembayar, pelunas utang luar negeri.

Akhirnya rakyat akan bersegera berkompetisi agar cepat berkontribusi. Jangan-jangan akan ada pajak nama orang. Pajak gelar akademis tergantung strata dan tahun wisuda. Setiap tahun diperpanjang agar tetap terdaftar sebagai penduduk yang baik dan benar. [HaéN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar