nasionalisme kerakyatan, pudar sebelum bersinar
Beberapa sub-industri politik nusantara yang secara rata-rata memiliki persaingan usaha politik yang sesuai skenario, skema global selama periode pertama presiden RI ketujuh, didominasi ujaran nista diri oleh loyalis tulen maupun loyalis serabutan. Sebaliknya, sub-Industri politik yang memiliki daya saing usaha pas-pasan tapi terasa, dikuasai pihak peolok-olok politik dari semua golongan darah.
Asumsi awam, umum dapat disimpulkan bahwa tingkat persaingan usaha anggaran demokrasi , biaya politik, dana partai membengkak tanpa kendali mutu. Terasa sampai pilkada jelang pilpres 2024. Namun nilai skor indeks daya saingnya masih rata-rata aman. Standar kompetensi semua partai politik masih dapat dicerna akal sehat.
Daya saing tadi menjadi perhatian, kepedulian multipihak berkepentingan, mau tak mau butuh regulasi yang transparan, terbuka dan bebas intervensi. Tentunya karena terkait dengan stabilitas jaga jarak aman antar partai koalisi pro-penguasa. Sial binti apes, aturan main tersebut berpotensi menjadi kendala bagi pelaku usaha politik baru masuk pasar lokal. Contoh sederhana kebijakan tersurat terkait ambang bawah penyertaan modalitas yang terjamin kelaikan. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar