dilema kemaslahatan bangsa, adab pengabdian vs abdi peradaban

dilema kemaslahatan bangsa, adab pengabdian vs abdi peradaban

Kata, lema ‘adab’ seolah bikin nyali nyiut jika diperbincangkan. Apalagi sebagai tema. Rasanya, masuk ranah akhlak, moral, budi pekerti, budi bahasa. Misal, dengar`adab bertetangga. Kan sudah ada Rukun Tetangga. Akumulasinya, mulai masuk ke tahap adab bermasyarakat.

Kalau meningkat dan sampai tatanan, tataran adab berbangsa dan adab bernegara. Jangan-jangan penyelenggara negara takut salah. Akhirnya, tak mau ambil pusing. Kontrak politik lima tahunan. Kian membuat nyali menjadi serba tanggung, aneka canggung.

Sebagai bahan ajar atau modul. Gampangnya, kita simak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata ‘adab’ hanya sekali muncul pada Pasal 3, tersurat:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Simpul cepat malah membuktikan bahwasanya adab bernegara Nusantara masuk stadium balik adab.

Perhatikan ungkapan maknawi babat, bibit, bebet, dan bobot kemanusiannya. Watak bersifat netral. Bukan sebagai stigma atau konotatif. Dibedakan antara watak baik dan watak buruk. Guyon maton wong Jawa: “lara weteng bisa ditambani, lara watek dienteni nganti mati”. Ungkapan itu bermakna 'sakit perut dapat disembuhkan, tetapi kalau wataknya yang sakit, kesembuhannya hanyalah kalau ia sudah meninggal' .

Adab menjadi sumber hukum. Kendati adab tidak ada aparat atau pihak yang berwenang memberikan sanksi. Adab bagian utama dari konsep dan pedoman religi dalam melaksanakan ibadah sosial. Adab sarat kandungan moral. Tidak bisa dipelajari secara formal. Ditanamkan sejak dalam kandungan.

Adab menjadikan manusia bisa menjalankan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Menjadi abdi atas dirinya.

Busana politik menjadikan manusia menjadi setengah manusia. [HaéN]