teror politik, perut rakyat vs kursi pejabat

teror politik, perut rakyat vs kursi pejabat

Bukan asumsi sejarah, hasil survei hitung cepat atau modus operandi sebuah negara selalu sibuk mengembangkan demokrasi. Masih sedang terjadi di sebuah negara di bentangan khatulistiwa.

Mengimbangi stigma sebagai petugas partai, maka sang kepala negara main blusukan. Temu rakyat di tempatnya. Mencari informasi langsung dari pihak yang berkebutuhan. Standar pelayanan minimum liwat digital dirasa kurang dipercaya.

Kebutuhan primer rakyat (sandang, pangan, papan) menjadi dalil penyusunan pembangunan satu periode. Dari 34 provinsi ambil sampel yang bupati/walikota dari koalisi parpol pro-pemerintah. Melebihi gaya penguasa tunggal Orde Baru dengan agenda aksi turun ke bawah. Menjaring suara rakyat.

Memahami karakter kepolitikan sang petugas partai, tak urung membuat manusia ekonomi melihat peluang emas. Urusan perut menjadi komoditas. Dirumuskan secara ekonomis dan finasial  multinasional sebagai dasar kebijakan impor pemerintah.

Kebutuhan primer rakyat menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana pembangunan fisik. Diharapkan efek berantai menuju pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, aspirasi, apresiasi rakyat bisa dikendalikan.

Kalkulasi dan ramalan politik membuat pengusaha turun tangan. Membentuk partai politik agar cengkeraman stabil di Nusantara. Kelamaan menunggu daya politik anak bangsa pribumi Nusantara.

Akankah kedaulatan politik, ekonomi, hukum tergadaikan atau dipindahtangankan. [HaéN]