rakyat punya keringat, pejabat punya martabat

rakyat punya keringat, pejabat  punya martabat

Praktik demokrasi di akar rumput, bisa kita simak pada aspek pemilihan kepala desa. Asas timbal balik bisa terwujud dan terasa nyata.

Simak UU 6/2014 tentang Desa, dikisahkan ada Penjelasan, khususnya demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Agar lebih jelas kepastian hukum, melek dan kadar hukum pembaca, simak juga PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentunya pada pasal yang terkait atau enak nyangkutnya.

Secara umum, kata rakyat akan tampak bertabat dalam bentuk ‘wakil rakyat’. Bukan alasan, jika unsur masyarakat agak diuraikan di PP 43/2014.

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Ingat semboyan kemadirian dan ketahanan. Bagaimana dengan akar rumput atau suasana di Desa. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Kendati tidak dijelaskan apa itu kemampuan sendiri. Jangan diharapkan bahwasanya pihak di atas Desa merasa bebas kewajiban. Lepas tangan. Semua akan jalan sendiri. [HaéN]