golput konvensional vs dendam politik merah
Kejahatan ekonomi internasional sudah menjadi agenda dan menu
dunia. Bukan mana yang lebih awal dibandingkan dengan krisis moneter. Korban
utama, primer bisa sebuah negara. Hukum ekonomi memang dinamis, pandai menyesuaikan
diri dengan pemerintahan sebuah negara.
Asas keseimbangan tak berlaku. Pihak yang diuntungkan
kian memperkuat pundi-pundinya. Betul. Hukum rimba yang menjadi aturan main. Apakah
ikhwal ini sebentuk dengan kejahatan terhadap perekonomian. Tanya kepada ahli
ekonomi atau ahli hukum.
Berawal dari praktik masif bagasi berbayar.
Ditindaklanjuti modus ekonomi korporasi tarif tiket. Tanpa pertanggungjawaban.
Mudigah kejahatan korporasi. Merupakan salah satu bentuk White Collar Crime.
Dalam rangkain bentuk kejahatan kerah putih. Pelaku utama dari golongan atas. Mempunyai
kedudukan terpandang, terhormat dalam masyarakat.
Efek dominasi globalisasi maupun hegemoni Barat merujuk
adanya saling ketergantungan (interdependency). Bidang politik menjadi
tak bisa mandiri, berdaulat.
Kesadaran persatuan dan solidaritas yang menjadi watak
dasar bangsa Nusantara. Akibat kejahatan politik, menjadi tergadaikan. Asumsi fakta
sejarah, bencana politik nasional akibat solidaritas salah kaprah dengan
ideologi asing.
Penyakit politik lokal, mulai dari politik dinasti,
sistem keluarga di tingkat kabupaten/kota. Bahkan mulai dari tingkat desa yang
mengenal pemilihan kepala desa serta tingkat kelurahan. Sampai tingkat
multinasional, transnasional dengan politik kerjasama dengan sistem bagi hasil,
balas jasa, balas budi sekaligus balas dendam.
Artinya, kejahatan politik memungkinkan pelaku utama maupun
pihak lain mendapatkan keuntungan politik. Pihak lokal yang pernah merasakan
nikmat politik, selalu akan kembali ke piringnya yang sudah kosong. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar