pemulihan moral politik bangsa pasca pilpres 2019
Mengedepankan identitas
Indonesia sebagai pemilik politik santun. Liwat praktik diplomasi dan membangun
kerjasama internasional. Politik dalam negeri menjadikan politik sebagai
panglima. Melanjutkan modus operandi presiden pertama RI.
Visi pembangunan nasional menurut
RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang berdaulat, maju, mandiri,
adil dan makmur”, sedangkan visi pembangunan pemerintah 2014-2019 adalah untuk mewujudkan
“Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan
berkepribadian dalam budaya”.
Sebagai bangsa dari negara yang
selalu akan berkembang. Berkemajuan dalam kedaulatan anak bangsa. Bagian tampak
luar dari komunitas internasional. Pembangunan
politik Nusantara menjadi dasar dari pembangunan nasional. Terkait dengan tingkatan
keamanan, kenyamanan, kewibawaan penguasa. Kemanfaatan, efektivitas kolaborasi
internasional mendukung kesuksesan pembangunan nasional.
Perdagangan politik
internasional dan investasi asing yang menopang kinerja pemerintah 2014-2019. Produksi
andalan dalam negeri maupun konsumsi domestik sangat dipengaruhi oleh kebijakan
politik. Lebih dari nyata, pola komunikasi,
koordinasi, kendali yang merupakan landasan bagi kerjasama saling menguntungkan,
perdagangan bebas dan lalu lintas investasi membutuhkan jaminan melalui barter
politik.
Rencana pembangunan peradabang politik
dalam negeri negeri 2014-2019. Masukan dari hasil survei, riset, studi banding
dadakan. Pertimbangkan aspek normatif terkait dengan prinsip dan landasan hukum
praktik demokrasi.
Lanjut dengan aspek konteks
lingkungan kamar sebelah dan domestik. Praktik
demokrasi Nusantara tidak dapat hanya berorientasi pada kebijakan partai. Seyogyanya,
juga merespon perkembangan situasi kamar sebelah, multinasional dan semi
global. Tapi, loyalitas akibat dukungan biaya politik. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar