menang dapat tulang, kalah kebagian kuah

menang dapat tulang, kalah kebagian kuah

Semenjak anak bangsa pribumi Nusantara melek politik. Masih jauh dari cerdas ideologi. Sejarah membuktikan, bahwasanya kode etik, etika politik yang berlaku resmi hanya berbasis pada politik kekuasaan, bukan politik moral.

Dimana sebuah partai politik dimasuki, pakai hukum setempat. Analog dengan orang naik pesawat terbang atau moda angkutan lainnya. Wajib patuh aturan main sesuai moda angkutan. Bahkan cara duduk pun sudah ada SOP-nya.

Politik kekuasaan yaitu tindakan aksi politik secara konstitusional untuk meraih, merebut, mempertahankan, memperpanjang, merebut kembali kekuasaan. Diyakini, dengan kekuasaan berdasarkan politik di tangan, maka seseorang atau kelompok tertentu, biasanya oleh kawanan manusia politik.

Pertama. Pihak pemenang pesta demokrasi, merasa berhak mengatur nasib negara lima tahu ke depan. Melalui sistem pemerintahan yang dibentuknya. Sekaligus keefektivan kuasa politik manjur sebagai kekuatan nyata, legal, formal untuk mengatur aspek bermasyarakat maupun aspek berbangsa. Modal utama, mendominasi akses dan kendali prosesi kebijakan publik. Mengakomodir aneka kepentingan tim sukses.

Kedua. Pihak kroni pendukung penguasa, begitu pasca ambil sumpah/janji, langsung argo balik modal biaya politik berdetak. Bentukan atau tampilan lain, meningkatkan gaya hidup sesuai martabat baru. Perbaikan nasib dan keturunan, dimungkinkan dengan siap, sedia, sigap lanjut ke periode kedua. Atau meningkat. Pewaris kekuasaan dibina sejak dini.

Dua pasal utama di atas, tak heran jika. Muncul aneka modus operandi, berbagai teknik manipulasi, serba pola rekayasa untuk mewujudkan cita-cita politik. Menjegal kawan seiring dan setujuan, menjadi hal lumrah, wajar, lazim. Apalagi melibas lawan politik atau pihak yang patut diduga sebagai penghalang potensial.

Negara multipartai alamat atau pratanda mengundang atau mengandung bencana politik lokal, semilokal, regional sambung menyambung. [HaéN]