kebutuhan dasar manusia vs kepentingan umum

 kebutuhan dasar manusia vs kepentingan umum

 Mirip kredo pendekatan pembangunan nasional daripada zaman politik militer Orde Baru, top down approach vs bottom up approach. Terjadi kejadian otonomi daerah di awal era reformasi. Pakai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pasangan RI-1 dan RI-2 dipilih langsung oleh rakyat lewat sistem pilpres. Pilkada serentak hemat anggaran demokrasi, biaya politik, ongkos mesin politik.

 Masyarakat adil, makmur dan sejahtera tetap menjadi cita-cita dan PR besar bangsa sejak tersurat di Pembukaan (preambule) UUD NRI 1945 berikut Perubahan. Negara sejahtera menjadi konsep dinamis sesuai janji kampanye politik daripada pesta demokrasi.

 Bahwasanya NKRI mampu bersikap sederhana dalam kehidupan urusan nikmat dunia. Semenjak 1 Juli 2021, beririsan dengan khasiat PPKM Darurat Jawa dan Bali, ujar Bank Dunia status penghasilan berada di strata penghasilan menengah bawah alias lower middle income. Tercatat pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 dolar AS pada 2019 menjadi 3.870 dolar AS pada 2020.

 Sandang, pangan, papan menjadi komoditas politik citra peson wibawa. Kebutuhan per manusia, memacu memicu kran impor pasar bebas dunia. Minimal menjadi syarat bantuan dari lembaga keuangan global tapi utang. Jadi “kepentingan umum” wujudan skala prioritas nasional, masih bau-bau top down approach. [HaéN]