utamakan hak politik pemilih

utamakan hak politik pemilih

Politik buka tutup untuk mengatisipasi macet dadakan. Sisi lain diberlakukan kontra flow, pengalihan isu strategis, penerapan tanggal kelahiran ganjil dan atau genap, maupun hari bebas polusi knalpot.

Ikrar damai di mulut namun bara dendam di hati, menjadi karakter loyalis penguasa. Hak patén tak layak diungki-ungkit. Yèn diotak-atik iso maraké patén-paténan.

Pokoké kudhu menang.

Semakin pemerintah menyelenggarakan pesta demokrasi, dipastikan selalu diiringi dengan aneka kasus lama yang diperbarui. Belajar dari pemilu pertama di zaman Orde Lama. Lanjut mengacu kisah sukses penguasa tunggal Orde Baru yang 6x hasil pemilu tetap memposisikan presiden sebagai pengemban amanat MPR.

Pasca bergulirnya orde reformasi, mulai dari puncaknya 21 Mei 1998,  setelah pemilu 1999. Terjadilah kepala negara atau presiden beserta wakilnya, dipilih langsung oleh rakyat. Rumus siap menguasi teknik penghitungan suara. Tidak hanya itu, siapa yang mampu membaca peta politik dengan segala analisanya.

Penentuan siapa yang layak menang, diawali dengan pendaftaran parpol. Dengan dalih seleksi, cara konstitusional mengurangi saingan sebelum bertanding. Sampai undi nomor urut parpol.

Setelah parpol masuk dalam perhitungan, modus berikuitnya merekayasa daftar pemilih potensial. Pemilih pemula menjadi incaran dan obyek manipulasi. Pemilih pemula 2014, diharapkan bisa diarahkan. Jual beli suara diwarnai ultimatum, intimidasi dari pihak yang paling berkepentingan. Kejahatan politik belum diatur oleh UU atau hukum nasional.

Pilkada serentak 2014-2019, semakin menyajikan peta politik yang nyata warna-warninya. Dinasti politik, politik keluarga atau pemerintah bayangan membuat benderang dan tetap eksis trah politik.

Dukungan beberapa oknum kepala daerah terhadap capres presiden aktif, semakin membuktikan adanya mabuk politik. Mereka lebih cinta dunia, daripada kenyataan nilai-nilai kebenaran. Lupa. Benar dan baik di mata manusia politik, adalah yang banyak memilih. [HaèN]