sisi kelam kampanye negatif, politisi butuh dana vs pengusaha butuh kebijakan publik

sisi kelam kampanye negatif, politisi butuh dana vs pengusaha butuh kebijakan publik

Namanya politik versi Nusantara, bersifat dinamis, fluktuatif dan lelang terbuka. Jelang pesta demokrasi segala tingkatan, terjadi hubungan diplomatik antara partai politik atau politisi dengan penyandang dana. Pihak tersebut kedua, bisa klas lokal, klas nasional, klas multinasional maupun investor politik internasional.

Karakter dasar sebagai negara yang masih, sedang, selalu, akan berkembang adalah: Pertama. Butuh dana yang tak terhitung untuk meraih kekuasaan.

Kedua. Butuh biaya yang tak teranggarkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Ketiga. Butuh modal pembangunan negara yang ‘tak terduga’ selama menjalankan kekuasaan

Akhirnya, terjadi kesepakatan untuk tidak sepakat. Hanya saling memaklumi. Tanpa ikatan moral dan etika apapun. Jabat tangan basa-basi hanya untuk jaga jarak aman. Barter politik tidak masuk kejahatan politik. Masuk daerah abu-abu, bisnis politik vs politik bisnis.

Apa yang akan terjadi, terjadilah aneka kejadian perkara.

Di tingkat pemerintah lokal, mungkin paling bawah yaitu kelurahan, desa atau sebutan lainnya. Pengusaha butuh proteksi, garansi, jaminan agar bisnisnya lancar. Gangguan preman minta jatah, wajar. Artinya, ada ‘perlindungan’ dari atas atau aparat, serta ‘pengaman’ dari bawah. Seolah menjadi lahan usaha organisasi kemasyarakatan setempat.

Analog, jika meningkat ke tingkat kecamatan. Sudah ada skenario, konspirasinya. Aroma irama syahwat politi sudah menyengat. Kepentingan politik sudah bisa dijabarkan. Wewenang camat dan atau kecamatan sebagai tukang sortir usulan pembangan pola bottom-up. Ingat zaman doeloe ada batuang tapi hutang dari luar negeri, berbasis IKK.

Masuk strata kabupaten/kota. Semua serba jelas bagaimana relasi penguasa dengan pengusaha.

Sampai di sini saja olahkatanya. Jangan sampai memperburuk rupa diri, memperjelek wajah sendiri. [HaèN]