Politik Memuliakan Hak
Istimewa Koruptor
Bukan Indonesia namanya, kalau tidak bisa membuat
hukum sedemikan pilih tanding. Sebagai bangsa pemaklum, tak mudah melupakan
jasa pelaku tindak pidana korupsi. Terlebih, ybs sebagai elit partai, petugas
utama partai.
Betapa hukum dan keadilan berpihak kepada tersangka
korup. Terbukti dengan episode berjilid “Buaya vs Cicak”.
Tangan kanan dewi Keadilan maunya mau menebas
tangan koruptor. Sekaligus, tangan kiri melindungi lembaga terhormat yang
kandungan oknum korupnya nyata. Mencuat dipermukaan. Dampak nyata kinerja OTT
KPK, membuat manusia politik merasa wajib membuat hukum hak istimewa koruptor.
Terbukti pada kemudahan selama proses hukum. Pelaksanaan hukuman.
Sukses menjadi warga binaan. Sampai pasca wisuda dari lembaga pemasyarakatan. Hak
politiknya semakin bernilai jual. Menjadi nilai plus syarat adminsitrasi untuk
ikut pemilu legislatif. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar