wajar bin nalar, ketimbang data (orang) melenyapkan diri
Kebijakan pemerintah sebelum ditetapkan, telah mengalami sosialisasi, uji coba, jajak pendapat untuk mengetahui daya terima dan atau daya tolak masyarakat maupun pihak terdampak. Umpan balik berguna juga untuk mengetahui model kebijakan yang diharapkan, yang bisa diterima semua pihak, walau dengan catatan. Mitigasi jika kebijakan tetap ditetapkan.
Selain hal itu, wajar muncul antisipasi segala tingkatan. Pihakan yang sigap pasang badan. Paling runyam muncul spekulan melakukan aksi borong, menunda pasokan, mainkan harga. Ironis binti tragis, kebijakan dadakan belum diketok, langsung terjadi perubahan, reaksi kelompok tertentu di lapangan. Modus ambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan momentum dan celah untung berlipat ganda.
Di negara multipartai, hubungan pancasilais eksekutif – legislattif – yudikatif seolah tidak ada ikatan moral sebangsa dan setanah air. Ajang laga bebas. Kebijakan internal partai politik bisa dimanipulir oleh kadernya. Kalkulasi politik menentukan asas baca kondisi baru beraksi. Menterjemahkan fenomena eksternal yang terbiasa mendikte jalannya revolusi moral politik nusantara. Partai politik yang baik, benar, bagus, betul adalah yang tetap melindungi anggotanya dari jebakan dan jeratan pasal hukum. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar