réparasi jiwa kerakyatan
Tujuan utama langkah cepat pemerintah berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses) untuk menjaga stabilitas jiwa kerakyatan pada kawanan penyelenggara negara. Hukum keseimbangan, semakin jauh dari haribaan kandungan rakyat, maka nilai-nilai kepancasilaan kian berguguran.
Pihak rakyat mengalami ATHG saat praktek demokrasi multipartai. Berupa ATHG fisik, palang rintang, kasat mata maupun berupa ucapan, intimidasi. Bentukan lain akibat program kegiatan nasional maupun lokal yang tidak berpihak. Pembangunan inklusif kian memetakan daerah merana, nelangsa. Zona non-merah bisa tergeser, tergusur atau terabaikan demi.
Kebutuhan akan internet, melonjak diluar asumsi, prediksi pihak berkepentingan dengan sistem pengkabaran. Kebijakan di rumah (s)aja, memaksa anak rumahan akrab dengan gawai, komputer, laptop untuk aneka kemanfaatan jadinya. Muncul kutub lain subversi nusantara, yaitu “rakyat berdasi” tahu Rp. Makanya, mereka secara individual bermain untuk siapa saja. Terima pesanan, order dari antar pihak yang sedang perang tanding jelang 2024. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar