éndemi covid-19, otoritas politik daerah vs kantong suara liar
Protokol kesehatan bukan sekedar sadar hadapi musuh besar, musuh NKRI sekaligus lawan dasar negara. Protokol ikutan bukannya menyatukan langkah, malah buat arena terbuka, laga politik jelang 2024 sejak dini. Tidak pakai pasal pengaman. Merasa bebas razia tilang (bukti pelanggaran) apalagi gropyokan di tengah jalan.
Baliho politik tidak bisa disamakan mimbar dinding tak bersuara alias mural, grafiri kerakyatan. Irionis binti miris, oknum ketua dpr ri bukan menyuarakan suara rakyat. Tidak percaya ada hukum karma. Percaya dengan kata ahlinya. Kalkulasi politik, bebas pakai modus apa saja. Rakyat kian cerdas belia tanpa bisa direkayasa lagi.
Aneka merek vaksin identik dengan multipartai. Pasokan dan distribusi vaksin sesuai ketersediaan populasi warga daerah, domestik, lokal. Logistik udara ke ibukota provinsi secara adil. Tidak melihat padat penduduk. Mirip pengiriman kotak suara ke TPS yang terjangkau dan terjangkau. Tangan terbuka rakyat menentukan nasib diri. Mau sehat dengan catatan. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar