presiden merasa kuat jika menggenggam parlemen

presiden merasa kuat jika menggenggam parlemen

Aku tak tahu hukum keseimbangan versi apa yang dipakai pada sistem pemerintahan. Katanya, ada asas checks and balances pada sistem trias politika legislatif-eksekutif-yudikatif. Pakai hukum rimba politik nusantara demi menjaga wibawa negara dan soliditas pemerintah.

Merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, khususnya pada pemilu serentak Rabu, 17 April 2019. Walhasil yang namanya kawanan manusia politik di legislatif (khususnya DPR) merasa sederajat, semartabat, sepangkat dengan pihak eksekutif. Ada aturan main sesuai UUD NRI 1945. Sisa lebihannya tergantung improvisasi politik.

Gabungan partai politik pengusung pasangan 01, tak lebih tak kurang ibarat oplosan ideologi-semu. Kendati Jokowi bisa lanjut ke periode kedua 2019-2024. Malah merasa tak nyaman, kurang aman. Oknum anggota partai politik pendukung Jokowi-Ma’aruf Amin, sudah tahu belang ybs. Mereka jika sudah duduk sebagai anggota dewan yang terhormat. Utamakan urusan masing-masing.

Gambar presiden petahana. Ada yang menjadikan jaminan mutu oleh oknum ketum parpol mudah gerah. Pasang foto dirinya bareng si petahana plus jargon menghiba-hiba. Foto duet, trio badut politik. Caleg yang cari aman, cari kiat jangan sampai malah turun pamor jika pasang foto capres plus cawapres usungan parpolnya. Sikap netral jika ada pasang foto diri bareng ketum partainya, di baliho.

Latar belakang anggota DPR aneka profesi, menjadikan panggung politik nusantara perpaduan antara syahwat politik dengan predator politik. Terlebih jika sang oknum wakil rakyat merasa punya jasa ke partai. Gebrakannya nyata, jujur, tanpa tedeng aling-aling. Kompromi politik menjadi agenda pribadi. Sudah tahu nikmat dunia dan memanfaatkan waktu periodenya. Belum tentu pemilu yad diusulkan oleh partainya.

Jika yang dihitung adalah waktu aktif ybs. Bisa-bisa bisa terjadi waktu efektif yang dipakai wakil rakyat, kepala daerah apalagi kepala negara cuma setengahnya. Lebih-lebih bagi oknum kepala negara yang merasa pihak legislatif bukan sebagai mitra bernegara. [HaéN]