pangkas birokrasi vs restorasi
ladang koruptor
Tata niaga urusan pemerintahan,
bertahap secara horizontal dan atau berjejang secara vertikal. Setiap tahap dan
atau jenjang, harus mampu berdiplomasi dengan benar, baik, betul, bagus. Melalui
meja dengan hak otoritas dinamis, luwes, transparan maupun sesuai asas “sepakat
untuk tidak sepakat”. Setiap meja punya tarif jam kerja serta aturan main.
Pemangkasan pelaku birokrasi sesuai
alinea pembuka, penyederhanaan prosedur
dan waktu pelayanan, maupun bangkit dari habitat genar berkutat di kandang
sendiri. Tidak serta merta, otomatis mempersempit peluang main uang negara.
UU tetntang APBN merupakan kompromi
wong partai yang kontrak politik lima tahun. Politik anggaran akan menentukan aroma
irama modus cikal bakal koruptor. Sebut saja dengan santai, anggaran demokrasi,
biaya politik, ongkos perkara politik sampai tekanan politik global akan
menentukan pola penganggaran.
Ditambah sudah ada jaminan 2019-2023
terjadi “Buaya vs Buaya”. Aman terkendali sesuai rasa nasionalisme yang
tertukarkan. [HaéN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar