empat pilar berbangsa dan bernegara vs bermasyarakat tanpa pilar

empat pilar berbangsa dan bernegara vs bermasyarakat tanpa pilar

Kontribusi, kiprah, kinerja manusia politik nusantara pasca reformasi yang bergulir deras mulai dari puncaknya, 21 Mei 1998. Menghasilkan Perubahan UUD NRI 1945 sampai empat kali. Kali ini, kita simak dan fokus Perubahan Kedua. Ambil sampel:

Pasal 28J

(1)         Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Artinya, maksud kata, rakyat mengenal frasa “bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Urutan tak menunjukkan keistimewaan, kekhususan, kekhasan apapun. suka-suka yang merumuskan saat itu.

Namun, dengan diterbitkannya paham “empat pilar berbangsa dan bernegara”. Tak perlu disebutkan apa saja pilar dimaksud. Rasanya, memang betul jika cuma diperuntukkan buat, bagi pihak pengelola berbangsa dan bernegara. Yaitu mereka kawanan partai politik pemenang pesta deomrasi lima tahunan.

Asas kontraktor politik lima tahunan, menjadikan kawanan manusia politik bekerja sesuai jadwal, SOP maupun aturan main lainnya. Soal setelah nanti lima tahun apa yang akan terjadi. Tanggung jawab dan beban ‘petugas partai’ di trias politika selanjutnya.

Format empat pilar menjadi lagu wajib, pedoman. Dengan catatan, kepentingan negara di atas segala kepentingan yang ada. Penyelenggara negara, karena satu dan lain hal, tidak dapat dipidanakan. Bangsa yang dimaksud pun, demikianlah nasibnya.

Frasa ‘bermasyarakat’, tanpa format politik atau praktik demokrasi aneka versi. Soal ada masyarakat masuk bursa relawan sang ”pahlawan tanpa lawan”, yang karena jasanya. Sampai masyarakat klas buangan yang dengan sigap gagah berani berolok-olok politik.

Masyarakat atau sebutan lainnya sesuai wilayah administrasi, terbiasa dengan kondisi termarginalkan, terpinggirkan, tertepikan. Jangan dibilang sebagai obyek politik. Serangan fajar bukan jaminan untuk meraih kursi. Kemajuan teknologi ‘hitung suara’ bisa dicegat sebelum penetapan. [HaéN]