Dinasti Politik Masuk Stadium Pemerintah Bayangan

Dinasti Politik Masuk Stadium Pemerintah Bayangan

Praktik dinastik politik, di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi; terjadi di Jawa atau bahkan di luar Jawa sudah sedemikannya. Masih, sedang dan akan berjalan secara masif, padat modal dan berkelanjutan. Kajian akademis tak kehabisan tema, judul untuk membedahnya.

Pertimbangan anak cucu biologis, yuridis, ideologis menjadikan paham ‘nasakom’ produk unggulan BK, tak ada jerak kapoknya. Tak ada matinya. Penguasa tunggal Orde Baru membuktikan bahwa kalau mau berkuasa wajib punya kendaraan politik. Tidak perlu mendirikan atau menjadi kader bangkotan sebuah partai politik (parpol).

Pasca reformasi 21 Mei 1998 yang bergulir mulai dari puncaknya. Kran demokrasi terbuka luas. Aneka  jenis parpol muncul bak cendawan di musim hujan. Namun, tata kelola parpol, mirip usaha atau industri keluarga. Rekrutmen, pengkaderan didominasi oleh elite partai, keluarga, trah pendiri, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri).

Praktik demokrasi di NKRI bersifat dinamis, luwes, kondisional. Perimbangan anggaran demokrasi, biaya dan ongkos politik, sampai nilai jual kursi membuat manusia politik kian berwatak ganda. Paham bahwa kekuasaan bisa diwariskan, untuk menjaga gugatan. Demokrasi adalah rekayasa merebut, mempertahankan, merebut kembali kekuasaan secara konstitusional, legal, halal.

Terlebih kawanan politisi sipil bisa tergusur oleh kiprah manusia ekonomi (pengusaha, pemodal) – sebagai contoh, 37,45% anggota DPR periode 2014-2019 berasal dari pengusaha – dan atau tergeser oleh aksi alat negara berbasisi balas jasa atau politik transaksional. Bukan karena sistem feodal masih melekat. [HaéN]