mitos pemerintah impor beras, kejadian luar biasa vs biaya ekonomi tinggi

mitos pemerintah impor beras, kejadian luar biasa vs biaya ekonomi tinggi

Berita terpercaya, dari berita resemi, saya copas, hasilnya :

Kedaulatan Pangan. Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian dalam dua tahun terakhir telah menghasilkan berbagai capaian positif yang tercermin dari: 

Pertama, peningkatan produksi pangan khususnya pangan strategis seperti beras, cabai, daging, dan lain sebagainya; 

Kedua, tata niaga pangan yang semakin efisien. Kondisi tata niaga Indonesia seperti sistem distribusi, logistik, asimetri informasi, struktur, perilaku pasar, dan lainnya, sebagai negara kepulauan mengakibatkan munculnya disparitas harga dan anomali pasar pangan. Untuk itu, guna melindungi produsen dan konsumen pasar pangan, Pemerintah menetapkan batas harga acuan tertinggi (ceiling price) dan terendah (floor price) pada tujuh komoditas pangan yaitu: padi/beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula dan daging sapi. melalui penetapan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan intervensi pasar, serta pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI); 

Ketiga, Penurunan impor pangan; serta 

Keempat, peningkatan kesejahteraan petani. Dari sisi kesejahteraan petani, terdapat beberapa indikator yang mencerminkan keberhasilan kinerja pertanian selama dua tahun ini. Kemampuan daya beli petani yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sebesar 0,06 persen. Berdasarkan data BPS, nilai NTP pada periode bulan Januari-November 2016 mencapai 101,65 dari 101,59 pada periode yang sama di tahun 2015. Guna melihat sejauh mana daya beli petani dari sisi usaha taninya, maka digunakan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Nilai NTUP pada periode Januari-Desember 2016 mencapai 109,93 atau meningkat 2,32 persen dibandingkan tahun 2015. Nilai NTUP untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan semuanya mengalami peningkatan yang signifikan.

5 Fakta di balik keputusan pemerintah impor beras saat Indonesia mampu swasembada

By patchow25 on 15 Januari 2018

Pemerintah Jokowi-JK telah menggalakkan program swasembada pangan sejak tahun 2014. Melalui program ini, ketahanan pangan di Indonesia akan meningkat bahkan sebelum pemerintahan ini berakhir di 2019.

Untuk mencapai itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar saban tahun dibangun 5-7 bendungan untuk pengairan dan irigasi area persawahan. Langkah ini untuk memberikan penguatan bagi sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur ini menjadi strategis lantaran saat ini kondisi irigasi di dalam negeri, 52 persen dalam kondisi rusak.

Selain itu, di akhir tahun 2017, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan menggaungkan swasembada pangan komoditas beras, cabai, jagung dan bawang. Bahkan, dia pun ikut turut dalam kegiatan panen padi dan memberikan sejumlah bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Lampung Timur, di antaranya pompa air, traktor tangan, alat pemanen padi/combine hervastar, alat pemanen jagung/corn combine.

Sayangnya, program ini nampaknya belum memberikan hasil bahkan setelah 3 tahun dijalankan. Hal ini terlihat dari kebijakan impor beras yang sudah dilakukan 2 tahun lalu. Tak hanya itu, pada akhir Januari nanti, pemerintah juga akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam.

Padahal, Amran meyakini tak akan ada impor beras hingga April 2018. Sebab, stok beras saat ini mencapai 1,74 ton. Bahkan, pemerintah saat ini juga memiliki serapan beras hingga 8 ribu-9 ribu ton per hari.

“Kita doakan (tidak ada impor), karena kalau kita hitung-hitungan stok kita 1,74 (juta ton). Stok kita sudah sampai April 2018,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8).

Berikut fakta-fakta di balik keputusan pemerintah impor beras saat Indonesia mampu swasembada.

1. Impor beras khusus

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi membuka keran impor beras khusus untuk memperkuat stok beras dalam negeri. Beras khusus yang akan diimpor pemerintah dalam arti jenis yang tidak ditanam di dalam negeri.

“Saya sampaikan tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri,” kata Menteri Enggar dalam acara konprensi pers yang digelar di Kantornya, Jakarta, Kamis (11/1) malam.

Adapun jumlah beras khusus yang akan diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500.000 ton. Sedangkan harga jual beras khusus yang diimpor tersebut dipatok sama dengan beras medium.

Impor beras tersebut akan masuk ke Indonesia pada akhir Januari ini. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu masa panen raya padi di Indonesia pada Februari hingga Maret mendatang.

Menteri Enggar menegaskan langkah tersebut diambil untuk mengatasi masalah kekurangan stok pangan. Dia mengaku tidak ingin permasalahan kekurangan menjadi sebuah kekhawatiran.

“Kami memasok beras impor. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas,” tegasnya.

2. Harga beras meroket

Menteri Enggar menjelaskan, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Hingga saat ini terhitung sudah lebih dari 2.500 titik pasar yang harga berasnya meningkat tajam. Untuk itu, dia mewajibkan pedagang pasar menjual beras Bulog. Sayangnya, harga beras rupanya masih tidak terkendali. Bahkan, harga beras premium pun ikut terdorong naik.

Dengan demikian, langkah pemerintah yang diambil untuk mengatasi kondisi kelangkaan pasokan beras adalah dengan mendatangkan atau impor beras khusus dari Vietnam dan Thailand. Selain itu, impor ini juga diharapkan akan membuat para supplier beras yang selama ini masih menahan barangnya di gudang untuk segera melepasnya ke pasaran.

Akan tetapi, pemerintah hanya akan mengimpor beras kategori khusus yang mana jenis beras tersebut tidak terdapat atau tidak ditanam dalam negeri. Beras tersebut akan mulai masuk ke Indonesia pada akhir bulan ini sebanyak 500.000 ton.

Menteri Enggar menjelaskan, impor beras khusus tidak melanggar aturan. Sebab, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Jenis beras (yang diimpor) berdasarkan ketentuan itu kategori beras khusus dan harganya tak peduli berapa, saya jual dengan harga medium.”

3. Stok beras menipis

Pemerintah mengklaim terpaksa harus mengambil kebijakan impor beras, sebab, stok beras dalam negeri mulai menipis. Di beberapa daerah terjadi kelangkaan pasokan dan mengakibatkan harga beras melambung tinggi.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, berharap dengan dibukanya keran impor beras tersebut sekaligus bisa menghajar para spekulan yang memainkan stok dan harga beras di pasaran.

“Dengan impor ini maka sekaligus saya juga memberikan warning (peringatan) kepada seluruh pemain beras, jangan pernah menimbun dan menyimpan beras, kosongkan itu gudang,” kata Menteri Enggar di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/1).

Menurutnya, sejak kemarin malam dikabarkan, hari ini harga beras langsung terpantau mulai turun. “Sekarang apa yang terjadi? Harga sudah adem yaitu tidak ada lagi lonjakan harga karena ada aturan di satu sisi, di sisi lain juga ada hukum ekonomi yang tetap masih berlaku,” ujarnya.

Menteri Enggar mengungkapkan saat ini impor berasa merupakan satu-satunya solusi untuk mengamankan pasokan beras dalam negeri. “Kalau ada yang mau tanya kenapa bapak harus impor, ada alternatif lain tidak agar beras tersedia?” imbuhnya.

4. Beras yang diimpor untuk kepentingan komersil

Kementerian Perdagangan mengklaim beras khusus tersebut biasa digunakan untuk kepentingan komersil seperti di hotel dan rumah makan mewah. Sehingga kebijakan tersebut tidak akan merugikan petani dalam negeri, karena jenis beras yang diimpor tidak ditanam di Indonesia.

“Jangan kita pertentangkan seolah-olah itu impor itu akan memiskinkan petani, petani tetap juga dia adalah konsumen. Kenaikan beras yang tinggi itu meningkatkan laju inflasi karena beras memberikan kontribusi pada inflasi yang tinggi,” kata Menteri Enggar di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/1).

Menteri Enggar mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima, kosongnya stok beras dan tingginya harga membuat masyarakat terpaksa mengurangi porsi konsumsi mereka.

Dia menegaskan impor beras bukan merupakan hal tabu. Impor beras dinilai sebagai solusi sementara mengisi kekosongan stok beras dalam negeri.

“Pada dasarnya perdagangan adalah ada impor ada ekspor, kita pun pernah ekspor jadi sudahlah ini adalah solusi yang temporary sampai dengan kondisi harga stabil dan stok dan sudah mulai panen.”

5. Impor beras khusus tak akan mematikan petani

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan bahwa impor beras khusus yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat tidak memerlukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Oke menjelaskan, jika beras yang akan diimpor adalah jenis premium atau medium barulah harus ada kesepakatan sebelum dilakukan impor.

Jenis beras khusus sendiri adalah kategori beras yang tidak ditanam atau diproduksi di dalam negeri. Biasanya, beras khusus digunakan untuk kebutuhan kalangan tertentu seperti perhotelan, rumah makan dan beberapa perusahaan katering.

“Di ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 ini kalau bukan beras medium tidak perlu rekomendasi. Jadi ini mekanisme hanya ada usulan pengajuan dari pelaku usaha untuk mengimpor beras bukan medium,” kata Oke saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/1).

Oke menjelaskan, keputusan impor beras khusus dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha. Jika itu disetujui, importir yang ditunjuk harus merupakan perusahaan milik negara.

Untuk impor kali ini, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ditunjuk sebagai importir berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Mekanisme impor dilakukan dengan kategori impor beras untuk keperluan lain bukan untuk kepentingan umum.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com dan pajak@pemeriksaanpajak.com