Dikotomi Ketahanan Pangan, Komoditas Bahan Pokok vs Komoditas Politik

Dikotomi Ketahanan Pangan, Komoditas Bahan Pokok vs Komoditas Politik

Wajar jika pangan atau sebutan lainnya, menjadi kebutuhan dan kepentingan nasional. Karena penanganan pangan oleh beberapa kementerian/lembaga, maka selalu akan terjadi adu kepentingan.

Berbasis UU RI 18/2012 tentang PANGAN, yang praktiknya tergantung kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.

Seolah terjadi tarung bebas klas bebas antara penguasa melawan pengusaha. Penguasa atau penyelenggara negara, pejabat publik yang merupakan manusia politik yang menjabat dalam batas waktu tertentu. Pengusaha merupakan perwujudan manusia ekonomi yang tak terikat oleh waktu dan tempat.

Biaya politik peserta pesta demokrasi – khususnya pemilu dan pilpres 2014 – tak akan lepas dari jasa manusia ekonomi, klas multinasional maupun perpanjangan tangan investor politik negara asing.

Jika bangsa adalah akumulasi keluarga atau sebiah keluarga besar, maka pemerintah merasa wajib mengurus urusan dapur rumah tangga, kebutuhan dapur keluarga. Jangan sampai terjadi kendil ngguling atau dapur tak mengepul, berasap.

Rakyat papan bawah atau masyarakat kurang beruntung, sudah kebal dengan tragedi kendil ngguling. Beda dengan penguasa, sangat alergi dengan kejadian perkara kursi njomplang.

Tak heran, jika kiat melanggengkan kekuasaannya, maka penguasa lebih memilah dan memilih pihak yang pernah berjasa kepadanya. Terlebih jika merasa ada peluang maju ke periode kedua. [HaèN]