Operasi Pasar vs Tahun Politik

Operasi Pasar vs Tahun Politik

Semakin banyak partai politik, berbanding lurus dengan problematika bangsa. Peradaban perpolitikan Nusantara ditandai dengan adanya dewan perwakilan daerah. Tak ada hubungannya dengan forum rektor. Apalagi kaitannya dengan asosiasi pemerintah provinsi.

Penguasa jika kumat, maka modus apapun menjadi legal, konstitusional. Dalih dan dalil untuk, demi, atas nama kepentingan/kebutuhan rakyat.

Fungsi utama wakil rakyat dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan menjadi paket komersial.

Semakin banyak produk hukum malah membuktikan bahwasanya negara berdasarkan hukum. Namun dalam praktiknya tergantung siapa, pihak mana yang sedang berurusan dengan hukum.

Semakin banyak dan besar program dan kegiatan yang akan dijalankan, butuh APBN/APBD yang sesuai.  Berimbang dengan dana non-budgeter bagi penyelenggara negara, pejabat publik, penguasa. Walau seolah kerja manusia politik namun yang panen raya tetap manusia ekonomi.

Semakin rumit sistem pengawasan memang itu yang dikendaki di dalam hati. Agar pengawasan membutuhkan waktu, bukti dan kemasifan hukum yang bernilai tawar. Disini berlaku politik pembenaran atau dengan kata lain bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan.

Jadi, jika tiap tahun adalah tahun politik memang begitu adanya yaitu maraknya ideologi buruk, busuk. [HaèN]