menakar HET petugas partai

menakar HET petugas partai

Mengawali tahun politik 2018, terjadilah berbagai adegan lawak, komedi, banyolan segar. Mulai dari pelantikan oknum Ketua DPR di sisa periode, yang secara otomatis merupakan hak jatah Partai Golkar (PG).

Belum habis tawa politik penguasa, lanjut dengan adegan bertambahnya kursi PG di kabinet kerja Jokowi plus/minus JK. Kilah Jokowi, karena sang petinggi PG memang cocok untuk jabatan Menteri Sosial. Yang mana, dimana mensos yang dirombak, diganti telah mengikuti langkah catur politik Jokowi.

Yaitu lengser keprabon sebelum jatuh tempo, karena rumput tetangga tampak lebih hijau, ranum dan menjanjikan.

Agar tawa politik penguasa tidak hambar, maka terjadilah berita bahwasanya beras impor 500 ribu ton beras dijanjikan tak masuk pasar. Impor beras untuk menjaga stok ideal cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP saat ini hanya 800 ribu ton, idealnya seyogyanya di atas 1 juta ton.

Pihak lain, KPU mencatat bahwa biaya politik untuk menjadi bupati/walikota dibutuhkan dana 20-30 M Rp. Sedangkan kecilnya harga kursi gubernur bisa mencapai 120 M Rp.

Kembali ke niat awal. Membaca olahkata awak media atau orang iseng di media dalam jaringan atau bentuk lainnya. Dikisahkan rekam jejak sang oknum ketua DPR, sebut saja BS atau miripnya adalah Bamsoet.

Bagaimana sifat kritis terhadap kebijakan pemerintah saat periode sebelumnya.

Yang membuat tawa politik penguasa jadi datar nyaris hambar. Ternyata sang oknum adalah penyuka mobil mewah. Tidak hanya satu merek. Tentunya dengan mobil khas penguasa atau petinggi partai, bukan untuk menyambangi konstituennya di dapilnya, di bilangan prov Jawa Tengah. Namanya blusukan tentu hanya dengan jalan kaki. Atau sesuai laporan dari pihak yang dapat dipercaya.

Hebatnya kesejahteraan wakil rakyat, semacam oknum Bamsoet, rakyat tak boleh iri apalagi dengki.

Dengan pembuktian terbalik, kira-kira berapa harga lelang jabatan wakil rakyat tingkat nasional. [HaèN]