Ketika Rupiah Menjadi Panglima Politik

Ketika Rupiah Menjadi Panglima Politik

Praktik demokrasi di NKRI, tidak hanya sekedar suksesnya pesta demokrasi lima tahunan. Justru bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pasca pelantikan dan pengambilan sumpah penyelenggara negara, pejabat publik, penguasa.

Tak salah jika terjadi konlik segitiga. Bahkan posisi penguasa seolah berada di antara pengusaha dengan rakyat. Sejarah membutkikan, agaknya penguasa lebih berpihak atau condong ke penguasa.

Fakta ini, sebagai hal yang wajar. Karena berkat dukungan pengusaha, seorang manusia politik mampu mewujudkan mimpi indahnya. Terukur di pilkada serentak maupun pemilu legislatif. Bagaimana dengan pilpres, tentunya yang punya andil bukan pengusaha lokal. Gabungan pengusaha lokal belum ada apa-apanya dibanding dengan koalisi pengusaha nasional, terlebih pengusaha multinasional.

Pasca reformasi yang bergulir dari puncaknya, 21 Mei 1998, terlihat betapa pengusaha atau investor politik mancanegara yang mampu mengendalikan pesta demokrasi. terasa nyata di pesta demokrasi 2014, pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Tak salah jika peribahasa Jawa bertutur jer basuki mawa béa. Diperkuat dengan semboyan internasional yaitu no free lunch.

Jangan salahkan kakek nenek moyang kita. Jangan katakana salah bunda mengandung. Jika menu politik nasakom peninggalan pemerintah Orde Lama, telah mengalami perubahan bentuk dan penyesuaian diri dengan habitat terbaru.

Ideologi tak ada matinya. Bahkan banyak anak bangsa, putera-puteri asli daerah, pribumi merasa bangga sebagai anak cucu ideologis. Artinya, berkat jasa leluhurnya, maka ybs tak pakai keringat sendiri bisa mendapatkan kemuliaan dunia.

Kamus dan hukum politik mengatakan, semakin tinggi kekuasaan yang ingin diraih berbanding lurus dengan biaya politik yang harus dikeluarkan. Mulai dari membeli status nominator pilkada serentak, sudah menyerap biaya yang argonya bak argo kuda. Soal berapa biaya membeli suara pemilih, menjadi urusan mesin parpol pengusungnya.[HaèN]