Halaman

Sabtu, 20 Januari 2018

menggugat halusinasi politisi sipil



menggugat halusinasi politisi sipil

Program Keluarga Berencana (KB) di masa Orde Baru – yang mengedepankan setiap keluarga diajurkan mempunyai cukup dua anak – memang pas untuk kondisi keluarga sasaran.

Efek, dampak, impak dari Keluarga Catur Warga, dirasakan sekarang.

Karena program KB dikemas dalam tatanan politik liwat Pelita (pembangunan lima tahun), maka manusia politik di zaman pasca reformasi sudah berkarakter.

Kisah sukses dari rekam jejak manusia politik jika dibilang sudah bisa menjadi wakil rakyat dan/atau kepala daerah. Bagi yang daya ideologinya di atas rata-rata daerah, terbukti dengan bisa meraih jabatan kepala negara, kepala pemerintahan atau presiden.

Sebagai negara agraris, antar daerah sepertinya menyambung soal panen raya. Petani padi dengan rasa nasionalismenya, tetap tekun dengan mengolah tanah sawah. Soal sawah bukan miliknya, itu soal teknis.

Hasilnya terasa kawan. Tiap tahun sejak periode 2014-2019, Indonesia sudah tidak perlu mengimpor beras. Artinya politik perberasan nasional sudah menujukkan kepedulian nyata.

Namun nilai tukar petugas partai, dengan segala skalanya, menunjukkan tingkat sejahtera dan makmur yang melahirkan orang kuat, kaya, kuasa.

Rakyat bersyukur, minimal wakil rakyat seklas oknum Ketua DPR jelang masa bakti, tidak miskin. Walau mungkin tidak kaya-kaya amat.

Semakin mesin politik melaju, semakin manusia politik menunjukkan kinerja, kiprah, kontribusi nyata, maka KPK gulung tikar.  Densus anti-korupsi bangkrut sebelum waktunya. [HN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar