dilema tahun politik 2018, anak emas vs medali emas

dilema tahun politik 2018, anak emas vs medali emas

Kendati di atas, malah justru kalkulasi politik di tahun politik 2018, menunjukkan kalau NKRI bukan sebagai juara umum di laga kandang pilkada serentak 2018. Rahasia umum, biaya operasinal pilkada serentak memang masuk APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota ybs.

Biaya politik untuk mobilisasi pemilih maupun biaya promosi paslon, banyak pihak yang merasa bertanggung jawab. Memang tidak ada pemain asing di pilkada serentak 2018.

Jangan salah prasangka kawan. Artinya, bukan berarti tak ada konspirasi dan/atau skenario asing.

Logikanya, manusia ekonomi bisa menentukan nasib si anak emas yang masuk nominasi paslon. Pasca sumpah dan/atau janji jabatan, maka argo sang manusia ekonomi melaju deras. Efek politik transaksional, bagi hasil, sistem ijon. Win-win solution, ujar di dalang Sobopawon.

Alternatif yang aman. Biarkan pemilukada seretak berjalan murni, tak ada oplosan. Setelah itu baru ada barter politik.

Selama proses pilkada belum usai, tentunya kondisi stagnan menghantui tata niaga modus manusia ekonomi. Beda dengan seberapa kecil uang masuk dari TKI/TKW yang adu nasib di laga tandang, yang masuk ke daerah pilihan. Maaf, yang mengalir tiap bulan ke daerah asal TKI/TKW.

Seberapa banyak perolehan medali emas kontingen RI di pesta demokrasi olahraga Asia Games XVIII yang start 18.08.2018 tentu tang bisa diintervensi oleh manusia politik. Tidak bisa dipolitisir. Kendati bisa direkayasa untuk mendulang, mendongkrak pamor penguasa. Yang mana, dimana, sang penguasa memakai taktik mendulang pamor di luar tapal batas wilayah NKRI. [HaèN]