membumikan
Pancasila di bumi Pancasila
Tanpa diminta, rakyat tetap
mempraktikkan Pancasila pada kehidupan sehari-harinya. Karena Pancasila ada di
bumi Indonesia. Rakyat Indonesia sebagai komponen utama pembentuk bangsa dan
negara Indonesia. Rakyat Indonesia merasa hidup, menyambung hidup, berjuang
untuk kehidupan di bumi Indonesia yang berdasarka Pancasila.
Beda dengan lapisan udara di
kalangan penyelenggara negara, pemerintah, penguasa, maupun pejabat public,
aroma irama Pancasila hanya samar-samar. Kalah oleh hingar-bingar percaturan
politik skala nasional. Dimana yang mana campur tangan kekuatan pasar bebas
mampu mendominasi pasar politik dalam negeri.
Konon adalah adanya Perpres 54/2017
tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Bagaimana itu UKP-PIP di mata MPR,
simak kisah dalam berita :
“Hardisoesilo: Sosialisasi Empat Pilar MPR
Berbeda Dengan P4 Dan UKP-PIP”
Sabtu, 30 September 2017 - 17:10 | Berita
Training of
Trainers (TOT) atau pelatihan untuk pelatih
Empat Pilar MPR di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi
Aceh yang berlangsung di Hotel Hermes Banda Aceh, Sabtu (30/9) memasuki sesi
kedua pemaparan dari narasumber. Dua orang menjadi narasumber yaitu
Hardisoesilo dari Fraksi Partai Golkar dan Ahmad Farhan Hamid dari Lembaga
Pengkajian MPR.
Dalam pemaparannya Hardisoesilo
menjelaskan perbedaan antara penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila), Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Unit Kerja Presiden Pemantapan
Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
"Pada masa Orde Baru Soeharto
ada P4. Kemudian pada saat MPR dipimpin Taufik Kiemas ada Sosialisasi Empat
Pilar Kebangsaan. Dan sekarang pada masa Presiden Joko Widodo ada Unit Kerja
Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila. Lalu apa bedanya?" tanya
Hardisoesilo.
Menurut Hardisoesilo, penataran P4
lebih mendalam dibanding Sosialisasi Empat Pilar MPR dan UKP-PIP. Namun setelah
reformasi, Ketetapan (Tap) MPR tentang P4 telah dicabut. "Ada dua hal
kenapa P4 dicabut. Pertama, P4 dianggap sebagai indoktrinasi yang dinilai
melanggar HAM. Kedua, Pancasila saat itu menjadi alat politik. Mereka yang
tidak sejalan dengan pemerintah dicap sebagai anti Pancasila," katanya.
Sedangkan Sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut Hardisoesilo, hanya memberi informasi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Sosialisasi Empat Pilar MPR menjelaskan apa Pancasila, menceritakan sejarah Pancasila mulai 1 Juni, 22 Juni hingga 18 Agustus 1945, menjelaskan isi UUD NRI Tahun 1945, bagaimana menjaga NKRI dan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika," papar Hardisoesilo.
Sementara pembentukan lembaga
UKP-PIP, tambah Hardisoesilo, dimaksudkan untuk membumikan Pancasila. Karena
itu UKP-PIP pernah memberikan penghargaan kepada orang-orang berprestasi yang dianggap
menjadi contoh membumikan Pancasila. "Tugas dari UKP-PIP adalah melakukan
pengkajian pelaksanaan membumikan Pancasila itu sendiri," ujar politisi
Partai Golkar itu.
Jika pada waktu P4 ada 36 tuntunan
pengamalan Pancasila, lanjut Hardisoesilo, sekarang menjadi 45 tuntunan.
"Ini yang diserahkan kepada UKP-PIP yang dipimpin Yudi Latif untuk
membumikan Pancasila kepada generasi muda," imbuhnya.
Dalam dialog seorang peserta sempat
bertanya soal komunisme atau PKI. Menurut Hardisoesilo, isu PKI bukanlah untuk
mengalihkan isu tentang Islam seperti kasus Habib Rizieq. Isu PKI ini muncul
karena memang ada perkembangan di bawah (akar rumput). "Sudah ada
simbol-simbol komunisme seperti palu arit. Di daerah saya di Banyuwangi ada
pertemuan-pertemuan yang menunjukkan ada gerakan," kata Hardisoesilo.
"Meski Menkumham menyatakan
tidak ada PKI, dan sebaliknya Panglima TNI menyebut adanya informasi tentang
PKI, isu PKI tidak sekadar untuk mengalihkan isu, tapi apa yang saya
lihat di bawah di daerah saya, isu ini perlu mendapat perhatian,"
pungkasnya.
BUMI PANCASILA
Bukan hanya aneh binti ajaib, karena
ada gerakan formal pemerintah untuk membumikan Pancasila di bumi Pancasila. [HaèN]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar