Parpol Posyandu (politikus doyan duit) vs Puan Maharani: Beri Dana yang Cukup bagi Parpol

Parpol Posyandu (politikus doyan duit) vs Puan Maharani: Beri Dana yang Cukup bagi Parpol

Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan nafas panjang ideologi dan kepolitikan, tidak sekedar mengalami pasang surut, tetap ada benang merahnya. Semakin memperkuat fakta bahwa partai politik menganut ideologi Rp. Tepatnya secara matemastis, partai politik = Fungsi Rp atau F(Rp).

Ada dua berita, seperti berikut yang terserah pembaca untuk mengambil simpul praktisnya.

Beranda » Berita » Opini

Selasa, 10/06/2003 08:11

KONTRA OPINI 10.VI.03

“GUS DUR SIAPKAN PARPOL BARU”

Usul, pakai nama Parpol Posyandu (politikus doyan duit) ! [HaeN]

Senin, 25 Juli 2016 | 12:38

      “Puan Maharani: Beri Dana yang Cukup bagi Parpol”

Puan Maharani. (Antara)

Jakarta - Perkembangan yang terjadi dalam dunia politik di Indonesia semakin dinamis. Setelah pemilihan umum, partai politik mengambil peran yang sesuai dengan konstitusi, yakni berada dalam parlemen. Revolusi mental di bidang kepartaian sangat diperlukan. Revolusi mental itu terwujud lewat kedaulatan partai dan kemandirian, termasuk di bidang pendanaan.

"Kedaulatan itu terwujud dengan cara melakukan proses pendanaan partai sesuai dengan apa yang selama ini dipraktikkan sejumlah negara yang berpaham nasionalis. Negara-negara itu selama ini memberi pendanaan yang cukup, bahkan berlebih kepada partai-partai politik lewat sumber resmi," ujar politikus PDIP Puan Maharani dalam dalam pertemuan nasional  bertema "Menata Ulang Dana Politik di Indonesia. Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara" di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/7).

Anggaran negara, kata Puan, digunakan untuk menjalankan agenda-agenda partai. Sebab, partai politik adalah penghasil negarawan. Pendanaan yang cukup dari negara untuk parpol tak serta merta menghilangkan korupsi yang dilakukan oleh politisi.

"Oknum-oknum politikus yang melakukan korupsi sering dialamatkan kepada parpol yang mengusungnya. Begitu juga ketika kepala daerah melakukan tindakan korupsi, serangan langsung tertuju ke partai-partai politik. Hal ini menunjukkan publik lebih melihat hulu dari seluruh proses politik, yakni ketika partai politik melakukan perekrutan terhadap calon-calon anggota parlemen hingga kepala daerah," katanya. 

Sekalipun tidak pernah ada pengadilan terbuka terhadap partai-partai politik, seolah palu hakim juga ikut menentukan bersalah-tidaknya partai-partai politik ketika tersangka politikus diadili. Publik pun memberikan penilaian kepada partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari perjalanan karier seorang politikus.

"Partai politik mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kader-kadernya, mengingat kemampuan parpol lemah. Kelemahan itu terkait dengan sistem pengawasan yang belum memadai," katanya.

Dalam upaya menyingkirkan perilaku politisi yang bertentangan dengan keadilan dan hukum, kata Puan, revolusi mental kepartaian menjadi sangat penting. Revolusi mental itu berkembang dari yang pernah disampaikan Bung Karno dalam konsep Trisakti.

Salah satu konsep Trisakti Bung Karno, kata Puan, adalah kedaulatan di bidang politik. Hal itu bisa diartikan dari sisi pendanaan, partai-partai politik tidak tersandera oleh pihak yang memberi sumbangan.

"Partai politik juga perlu terbebas dari kepentingan satu atau dua orang dalam tubuh partai yang memiliki banyak uang, ketimbang yang lain yang sama sekali memiliki sedikit uang. Partai politik tidak bisa sama sekali menggantungkan dirinya kepada para pengusaha tertentu yang sama sekali selalu dikaitkan. Partai politik, ya partai politik. Pengusaha, ya pengusaha," ucapnya.

Puan juga mengingatkan adanya sinyalemen di masyarakat tentang partai politik yang berada di bawah korporasi tertentu. "Partai politik dianggap terbeli oleh kekuasaan, di luar kepentingan anggotanya," katanya. 

Hotman Siregar/AB

Suara Pembaruan