biar lambat asal masih ada yang bisa diembat

biar lambat asal masih ada yang bisa diembat 

Masalah untuk menetapkan bobot kesalahan, bukan sekedar penetapan pihak yang paling layak bersalah. Atau tergantung pihak mana yang paling sering melakukan kesalahan. Probabilitas atau peluang melakukan kesalahan serta intensitas kesalahan.

Justru pihak yang telah berbuat banyak untuk nusantara. Sebanyak itu pula aneka kesalahan yang sukses terjadi. Namun semua bentuk kesalahan tadi masuk kategori dapat ditolerir.

Pun demikian, sedemikian adanya. Semenjak anak bangsa pribumi nusantara tahu politik. Bahwasanya politik menjadikan siapa saja bisa menjadi apa saja. Tak perlu modal paham ideologi. Pakai modal pendongkrak sampai modal pelicin. Bukan kader partai bisa dapat nomor urut jadi, siap laga di pilkada, pemilu legislatif bahkan pilkara atau pilpres.

Abai terhadap yang tersurat maupun yang tersirat pada hukum tak tertulis, tidak masuk akal, tapi dapat diterima akal sehat. Masih bisa diabaikan, direhabilitasi dengan model sanksi sosial. Ketika terjadi toleransi hukum karena melihat siapa pihak yang berperkara, siapa pihak yang jadi terdakwa. Bawah sadar sudah memupuk, menumpuk kiamat lokal.

Jadi, lambat malah bebas main embat. [HaéN]