derita TKI dan martabat bangsa

derita TKI dan martabat bangsa

Isu aktual, faktual yang nyaris jadi santapan dan menu harian awak media massa dan tanpa solusi yang jitu adalah tayangan nasib dan derita anak bangsa yang mengadu nasib di negeri orang.

Adalah disebutkan resmi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau pekerja migran [migran adalah n orang (hewan) yg berpindah tempat tinggal (untuk sementara), Kamus Bahasa Indonesia, 2008], atau pekerja lintas batas negara. Lebih spesifik ada yang masuk kategori TKW (Tenaga Kerja Wanita).

Setiap periode pemerintah, seolah tak bisa lepas dari berita derita TKI dan khususnya TKI illegal. Betapa peduli pemerintah, selain ada K/L yang menangani, selalu siap dengan relawan jika ada kasus di luar negeri. Bahkan ada pejabat sipil maupun militer yang siap pasang badan jika ada yang mau menggoyang kemampanan TKI di negeri orang.

NKRI sebagai negara yang masih pada tahap berkembang, yang masih selalu meningkatkan kesejahteraan agar sesuai dengan negara di ASEAN. Aneka kasus dialami TKI di negeri atau tempat kerja. Tahu banyak kasus di hilir, namun di hulu masih saja ada kabupaten/kota yang siap memasok, mengirim, mensuplai, mengekspor calon TKI.

 Ironis binti tragis binti miris, arus calon TKI illegal seolah tak mau berhenti. Seolah “gugur satu, tumbuh muncul seribu”. Jangan mempersoalkan arus masuk TKA ke Indonesia, walau sama-sama mencari dan menjadi pekerja dalam bidang pekerjaan kasar, yang lebih mengandalkan tenaga, otot dan keringat.

NKRI sebagai negara multipartai bukannya tak ada yang peduli dengan nasib derita TKI, terlebih kandidat TKI yang masih aman-aman di tempat tinggalnya.

Jangan salah tempatkan penafsiran kalau masih ada TKI sebagai indicator kesejahteraan anak bangsa. Pemeritah sekarang dengan ramuan revolusi mental, sudah selalu siap mengdongkrak mental calon TKI agar mencari nafkah di kampung halaman sendiri. Jangan tergiur rumput tetangga lebih ranum, hijau dan subur. Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan kata di negeri sendiri. [HaeN]