Halaman

Jumat, 16 Agustus 2019

nalar politik pribumi nusantara, buta hukum vs buruk hukum


nalar politik pribumi nusantara, buta hukum vs buruk hukum

Hasil hitung cepat, survei tanpa survei, jajak pendapat pemirsa, asumsi historis atau metoda lainnya. Semua plus yang tak ada, ternyata  tersebar di setiap hati manusia dan atau orang pribumi nusantara. Terasa akan lebih elok jika dapat dimanfaatkan secara koalisisasi bersahaja dan asal tepat.

Jadi di dalam ekosistem politik nusantara, tidak hanya sekedar anggaran parpol diperbanyak. Justru pada  sistem hukum yang melindungi HAM kawanan parpolis perlu diperkuat.

Pemerintah tengah, tepi sedang berupaya merancang ekosistem yang ramah bagi kawanan parpol. Demi Indonesia melaju dan berdaya saing di laga tandang.

Parpol massal berbasis ‘nasakom’ serta kendaraan politik  roda dua dan roda tiga maupun tanpa roda, ramah pemodal global.

Suatu perjanjian kontrak politik bisa jadi memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan secara ekonomi, namun secara politik berpengaruh sangat besar. Namanya politik. [HaéN]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar